Pantastis Anggaran Panitia Pilkades di Desa Teluk Labuan Banten Capai 205 Juta

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Pandeglang – Anggaran Pemerintah Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Banten patut dipertanyakan, dalam melaksanakan kegiatan Pilkades menyerap anggaran yang sangat fantastis.

Dengan nilai anggaran Rp 205.000.000 juta menurut Plh Desa Teluk Pihaknya sudah menggulirkan anggaran yang di minta oleh pihak panitia.

Untung selaku Plh Desa Teluk, ke awak media memaparkan, jika dalam hal ini dirinya hanya memberikan anggaran sisa saja sekitar Rp 150 juta lebih kepada pihak panitia,” Kami memberikan anggaran sisa saja, yang mana sebelumnya sudah di berikan oleh Kepala Desa Sebelumnya,” ucapnya, kamis, (19/08/21)

Pihak Pemdes Teluk sudah menyerahkan keseluruhan anggaran pilkades atas dasar permohonan panitia terhadap kami, dan kami pihak Pemdes sudah menyelesaikan kewajiban kami, guna penyelenggaraan Pilkades,” papar Untung.

Namun saat awak media menanyakan penggunaan anggaran tersebut, untung tidak mengetahui apa- apa.

“Coba tanya saja kepada panitia pak, sebab kami belum menerima laporan rincianya terhadap penggunaan uang tersebut. Dan kami juga akan undang rapat evaluasi penggunaan anggaran Panitia,” jelasnya.

Dilain sisi, Panitia Pilkades Desa Teluk saat di konfirmasi membenarkan jika anggaran tersebut di terima pihaknya.

Menurut Syarifpudin selaku Ketua panitia, jika pihaknya telah menerima anggaran itu,” Benar pak kami menerima anggaran tersebut, namun dalam penggunaanya saya sendiri belum mengetahui untuk apa saja penggunaannya, sebab saya tidak tahu,” terangnya.

Ketua panitia sendiri menjelaskan, jika dalam hal lainya sekretaris BPD yang mengendalikan, “Jika ini itunya silakan aja pak tanya kepada Pak Asep selaku Sekretaris BPD dan sekaligus Sekretaris Panitia, sebab beliaulah yang menggunakan anggaran tersebut, saya hanya menandatangani saja,” ungkap Ketua Pilkades.

Fahris selaku Bendahara panitia Pilkades juga menerangkan jika uang tersebut tidak ada pada dirinya,”saya memang pak selaku Bendahara, namun jika masalah uang tidak sama saya, semuanya sama Pak Asep selaku sekretaris, dan yang mengatur ini itunya juga BPD, kami hanya menjalankan,” ucap Fahris.

Dalam hal ini Ketua Generasi Muda Peduli Tanah Air Dewan Pimpinan Daerah Pandeglang (DPD GEMPITA) M. Yaya menyoroti hal tersebut dan mempertanyakan penggunaan anggaran yang sangat besar.

Kami sangat heran, apa iya Ketua Panitia Pilkades dan Bendahara tidak memiliki Fungsinya, waduh, ini sudah tidak masuk akal pak, untuk apa di buat atau di bentuk Panitia PilKaDes, jika yang menjalankan semuanya BPD, padahal BPD kan Fungsinya hanya sebatas Penanggung jawab kegiatan, bukan pelaksana kegiatan,” ujar M. Yaya diruangan kerjanya.

” Itu anggaran Negara loh pak, jika dalam hal penggunaanya tidak tepat, atau ada terjadi Mark Up, dalam pembelian APK dan lainya, semuanya patut kita menduga kuat dan anggaran sebesar itu sebenarnya buat apa?” tanya Yaya.

Selain itu, Sopian dari Lembaga JARRAK Propinsi Banten sangat menyayangkan hal tersebut,” itu tidak benar jika pengendalian fungsi Ketua dan Bendahara tidak di gunakan tupoksinya. BPD itu selaku penanggung jawab bukan pengendali,” jelasnya.

Dalam hal ini, Dadi selaku Ketua BPD tidak membenarkan jika dalam kepanitian terlibat salah satu pengurus BPD,” itu tidak dibenarkan jika dalam struktur kepanitian Pilkades BPD hanya sebagai penanggung jawab saja dan tidak boleh jadi panitia Pilkades,”Singkatnya.

 

Pewarta : Royen siregar.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *