Wartawan dipaksakan jadi tersangka, Ketua Umum RJN minta Kapolri segera copot Kapolda Sulsel 

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Lamteng – Arfendy Ketua Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) wadah Profesi Wartawan meminta Kapolri Listy Sigit Prabowo segera mengambil tindakan tegas kepada Kapolda Sulawesi Selatan yang dinilai arogansi terhadap pekerjaan wartawan.

Permintaan itu disampaikan Arfendy pada Sabtu, (21/8/2021) di Jakarta.

Arfendy menduga Kapolda Sulsel turut serta dalam bertindak inkonstitusional negara terhadap penetapan tersangka kepada, Ajrul, wartawan media online berita.news atas laporan Wali Kota Palopo dengan Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2),  Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Pasal 14 Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Penyebaran Berita Bohong atau fitnah.

Menurut Arfendy, tindakan penyidik adalah perbuatan melawan hukum karena penyidik tidak boleh menetapkan status tersangka wartawan itu, selama berita dilaporkan menyangkut produk jurnalistik berdasarkan UUD Nomor 40 Tahun 1999 Tantang Pers.

Penyidik baru bertindak, kata Arfendy, harusnya lebih teliti dan cermat dalam substansi perkara yang menyeret pada wartawan.

Hal diperhatikan penyidik apakah kasus itu mengandung unsur berita hoaks, ujaran kebencian, agama, ras, suku, dan sara, produk jurnalistik atau bukan? Harus cermati dan pastikan dahulu baru bertindak tegas.

Penyidik harus bertindak Cerdas dan Profesional dan tidak gegabah seperti ini. Lantaran dianggapnya sudah terpenuhi syarat formil diatur Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Saya akui penyidik tetapkan status tersangka seseorang karena terpenuhi dua alat bukti diatur Pasal 184 KUHAP bersifat umum. Namun yang saya tidak setuju penyidik abaikan UU Pers bersifat lexpecialis, penyidik tidak berlakukan UUD Pers,” ungkapnya.

Dia menjelaskan pasca penyidik menerima laporan kasus itu, mesti terlebih duhulu koordinasikan dengan Dewan Pers karena sudah Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Polri.

Karena dalam sengketa pemberitaan hasil karya jurnalistik itu adalah otoritas Dewan Pers, bukan penyidik.

Penyidik koordinasi dulu dengan Dewan Pers lo, dan jangan langsung simpulkan dengan pendekatan Undang-Undang Pidana.

Arfendy pertanyakan apakah sebelum wartawan ditetapkan menjadi tersangka, penyidik sudah koordinasi dengan Dewan Pers atau belum ? Jika belum, maka konstruktif berfikir seorang penyidik itu patut dipertanyakan untuk pengabdian terhadap bangsa ini.

Pentingnya penyidik koordinasi dengan Dewan Pers, selain implementasi UU Pers, juga MoU antara Dewan Pers dan Kapolri maupun Kompolnas dengan beberapa pertimbangan.

Poin salah satunya, yakni patuh pada prinsip ketentuan UU Pers yang sifatnya lex specialis derogate legi generali atau ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan yang umum.

“Saya ingatkan penyidik dimanapun berada bahwa ketentuan khusus itu absolut atau mutlak dan tidak bisa dilawan oleh siapapun,” tegasnya.

Jurnalis yang selalu patuh terhadap UU Pers dan KEJ itu meminta juga kepada Komponasham Mahfud MD untuk menyikapi atas perampasan kemerdekaan pers diduga dilakukan pihak Polda Sutra hingga menjadi preseden buruk dalam dunia jurnalistik.

“Saya mohon kepada Mahfud MD mengatensi tangisan batin kami kalangan pers di Indonesia tercinta ini,” harap Arfendy.

Dia menanbahkan kalau perampasan kemerdekaan pers tidak diatensi Komponasham, dikuatirkan pers bukan lagi sebagai pilar demokrasi keempat sebagaimana dalam amanah konstitusional negara UUD 1945 dan Pancasila.

“Kami kuatir pers tidak lagi menjadi instrumen penting dalam menegakan demokrasi,” pungkas Jurnalis yang juga Dewan Pimpinan Pusat Ruang Jurnalis Nusantara itu.

 

Pewarta : Lami

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *