Selisih Miliaran Rupiah Proyek Pembangunan KSOP kelas III Pelabuhan Sunda Kelapa Dipertanyakan

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Proyek Pembangunan Kantor kesyah Bandaran Otoritas Pelabuhan kelas III Sunda Kelapa Dipertanyakan, Jumat (27/8/21)

Terkait Pembangunan yang menghabiskan anggaran senilai Rp.9.945.656.000,- terasa ganjil, pasalnya ketidak sesuaian antara nominal anggaran di Plang RAB, dengan website resmi milik dirjen Hubla Patut dilakukan pemeriksaan.

Kantor KSOP kelas III pelabuhan Sunda kelapa itu Berada di Pintu masukkan pelabuhan dengan kegiatan pembangunan 2 lantai dikerjakan oleh PT. Golan Karya Sejahtera.

Pasalnya Kegiatan itu Tertulis dalam Plang RAB, dengan website https://lpse.dephub.go.id/eproc4/lelang/78375114/pengumumanlelang tidak sesuai didalam Website pengumuman Lelang, Pemenang, PT Rinvanda Lestari dengan, Pagu Rp. 11.669.900.000,00 HPS Rp. 11.669.895.703,58. sedangkan didalam Plang RAB, tertulis kontraktor pelaksana PT. Golan Karya Sejahtera dengan Nilai Anggaran Senilai Rp. 9.945.656.000,- Jelas Menjadi Pertanyaan Publik.

Saat dilakukan investigasi ke kantor PT Rinvanda Lestari yang Beralamat di Jalan Peta Barat No C1 kelurahan kalideres Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, itu tidak ada

“Menurut ketua RT 01 menjelaskan tidak ada alamat C1 yang ada No 1 itu pun alamat rumah atau tempat tukang las,” ucapnya

Jelas dari pihak pengajuan Lelang itu sudah tidak transparan dalam melakukan aktivitas kegiatan usaha, dengan melampirkan Alamat Siluman’

Menurut informasi, Zaenal Abidin pengamat Kinerja Struktur organisasi Pemerintahan dari warga sipil, ” Bahwa pemenang Lelang dimenangkan oleh PT Rinvanda Lestari yang dimana Kantornya tidak ada di alamat yang tertulis.

Dengan selisih nilai anggaran satu Miliar lebih pihak KPK patut melakukan pemeriksaan terhadap instansi terkait, yang dimana masa kerja proyek tersebut 180 hari kerja,” tegas Dia.

Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan Agung, Mabes Polri di pinta melakukan kajian dan investigasi dalam proyek Pembangunan Kantor kesyahBandaran Otoritas Pelabuhan kelas III pelabuhan Sunda kelapa,” kata dia yang sekarang bergabung di LSM BPI KPNPA.

“Ini menggunakan anggaran negara dimana anggaran tersebut adalah uang rakyat jangan sampai ada penyalahgunaan uang rakyat apalagi dimasa seperti Ini,” tegas dia

Hingga Berita ini ditayangkan belum ada tanggapan dari kepala Ditjen Hubla meski dihubungi Via seluler

 

Pewarta : Shem

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *