Terkait penyalahgunaan keuangan Negara, Asst. Prof. Dr. Edi Ribut H, SH.,MH, berikan pencerahan pada PWRI Metro

  • Whatsapp
Asst. Prof Dr. Edi Ribut Harwanto,SH.,MH.

MITRAPOL.com, Metro Lampung – Asst. Prof Dr.Edi Ribut H, SH.,MH, memberikan pencerahan dan berdiskusi bersama pengurus DPC PWRI Kota Metro terkait penyalahgunaan keuangan negara di sekertariat setempat, Jl. Suttan Sahrir Tejo Agung Metro Timur Kota Metro, Jum’at, (27/08/2021).

Prihal penyalahgunaan atau indikasi penyimpangan keuangan negara, atau yang dapat merugikan negara baik dana yang bersumber dari APBN maupun APBD, bisa tersandung hukum.

“Banyak celah dalam melakukan tindakan merugikan keuangan negara. indikasinya dugaan penyimpangan yakni salah satunya adalah mark up anggaran,tidak tepat peruntukan serta mengalih fungsikan, mengurangi volume bangunan, atau mengalih fungsikan. Kesemuanya itu tidak mengacu pada juknis atau menyimpang dari RAB Rencana Anggaran Bangunan,” kata Asst. Prof Dr.Edi Ribut Harwanto,S.H.,M.H saat diwawancarai awak media.

Menurut Edi Ribut, ada beberapa lembaga penegakan hukum yang bisa melakukan pemeriksaan akibat kerugian negara, dan sesuai dengan fungsi dari lembaga masing – masing.

“Perbuatan tersebut bisa di periksa BPKP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Bisa juga Inspektorat, terlepas dari itu kalau ada temuan bisa di periksa KPK, Pidsus Kejari atau Tipikor Polres setempat sesuai tupoksi dan ranah pidananya,” kata Edi Ribut.

Selain itu, ia memberikan contoh, indikasi dugaan penyimpangan keuangan negara. Anggaran untuk perawatan ( Sarpras ) sarana dan prasarana dinas atau sekolahan.

“Jelas salah, jika ada anggaran tetapi tidak dilaksanakan, serta lainnya dana perawatan gedung sarana dan prasarana sekolah di alihkan. Dalam hal ini bisa di periksa instansi terkait Inspektorat BPKP yang terpenting ada bukti fisik yang benar. Baik gambar video sebagai alat bukti petunjuk,” ungkap Prof Dr Eddy Ribut.

Sebagai pencerahan akhir, Asst. Dr. Edi Ribut Harwanto, DH.,MH, menegaskan bahwa Profesi wartawan tetap harus tunduk dan taat kepada hukum. Tetapi sesuai dengan ketentuan hukum sendiri, sebagaimana diatur dalam UU Pers, wartawan tidak dapat dipidana. Ada tidaknya kesalahan pers, pertama-tama harus diukur dengan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

 

 

Pewarta : MM

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *