Jadi Sorotan, Tokoh Pemuda Desak Kajari Padang Sidempuan Periksa Kegiatan ADK dan BOK

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Padang Sidempuan – Tokoh pemuda, Adi Husni Nasution, desak Kejari Padangsidimpuan untuk mengusut tuntas proyek yang bersumber dari Alokasi Dana Kelurahan (ADK). Menurutnya, proyek yang diduga dikerjakan pihak ketiga atau rekanan itu, sarat akan korupsi alias tidak pro kepada rakyat.

“Kami masyarakat mendesak agar proyek yang bersumber dari ADK diusut semua oleh Kejari Padangsidimpuan,” tegas Adi saat ditemui awak media, Rabu (1/9/2021) di Kota Padang Sidempuan.

Matan ketua umum IMAPASID-SU (Ikatan Mahasiswa Padang Sidempuan Sumatera Utara), mengaku heran mengapa proyek ADK tidak dikerjakan secara swakelola. Padahal pada Permendagri No.130/2018 telah jelas diuraikan agar proyek yang bersumber dari ADK dikerjakan secara swakelola sehingga bisa tingkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan.

“Masa iya, semua masyarakat kelurahan di Padang Sidempuan tidak ada yang mampu kerjakan proyek ADK. Menurut saya hal ini sangat janggal, jika memang betul tidak ada yang mampu, tolong warga kelurahan mana itu, atau tunjukkan satu bukti secara hukum bukti pernyataan warga itu, Jangan jadikan Perwal No.36/2019 sebagai tameng supaya proyek ADK bisa dipihak ketigakan,” jelas Adi.

“Ada baiknya, Kepala Kajari Kota Padang Sidempuan, Hendry Silitonga, S.H., M.H., mengklaririkasi hal itu ke pemerintah daerah, supaya masalah ini tak berlarut-larut. Hingga kini masyarakat terus menunggu, bagaimana sebenarnya ikhwal atau duduk perkara proyek ADK yang dipihak ketigakan itu,” lanjut Adi.

Disamping itu, Adi juga meminta agar proses pengusutan dugaan pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar 16 persen di seluruh Puskesmas di Kota Padang Sidempuan agar dipercepat proses penyelidikannya oleh Kajari.

“Meski demikian, kami mengapresiasi Kejari Padang Sidempuan yang sudah ‘mengantarkan’ dua terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Medan. Namun kalau bisa jangan yang dua terdakwa itu saja. Siapa-siapa saja yang terlibat (pemotongan dana BOK) harus diproses, bila perlu mengarah hingga ke aktor intelektualnya,” tegas Adi.

Sebelumnya pada, Minggu (29/8/2021), anggota Komisi B DPRD Sumut dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Ir. Sugianto Makmur, Amd., Li., turut soroti kisruh proyek ADK yang dipihak ketigakan di Kota Padang Sidempuan. Ditegaskannya, jika pelaksanaan proyek yang bersumber dari ADK dipihak ketigakan, hal itu bisa berujung pidana.

Sugianto yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK) PDI Perjuangan Provinsi Sumut itu juga memina Polda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut untuk memeriksa pihak-pihak yang telibat dalam persoalan itu.

Sebenarnya, kata Sugianto, Perwal Kota Padangsidimpuan No.36/2019 yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan ADK itu bisa dibatalkan jika masyarakat keberatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurutnya lagi, Walikota Padang Sidempuan, Irsan Effendi Nasution tidak boleh membuat aturan atau Perwal yang malah bertentangan dengan Permendagri.

Sebab, hal itu sudah melampaui kewenangannya sebagai Walikota. Walikota hanya boleh memperjelas Permendagri itu melalui Perwal, sesuai dengan kondisi di daerahnya. Jika Perwal dapat mengatur agar pelaksanaan proyek yang bersumber dari ADK bisa dipihak ketigakan itu salah dan termasuk suatu perbuatan melawan hukum (PMH).

Sedang Ketua DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kota Padang Sidempuan, Mardan Eriansyah Siregar, menganggap ada satu hal yang disalahartikan dalam Perwal No.36/2019 sehingga cenderung bertentangan dengan Permendagri No.130/2018.

Berdasarkan data yang diperolehnya, Pemko Padangsidimpuan seakan menjadikan Perwal No.36/2019 sebagai dasar untuk diperbolehkannya pelaksanaan/realisasi proyek yang bersumber dari ADK dikerjakan pihak ketiga atau rekanan.

Sementara, Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Pemko Padang Sidempuan, Cahyo Budi Susetyo, mengaku kurang tahu secara teknis terkait mekanisme pelaksanaan ADK yang bersumber dari TA 2019-2020. “Yang lebih mengerti soal itu kemungkinan Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) atau Camat yang ada di Pemko Padang Sidempuan.” kata Cahyo melalui pesan singkat Whatsapp.

 

Pewarta : Rozi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *