Kapolres Bolmong Sikapi Pemberitaan Hoax

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Bolmong – Kepolisian Resort (Polres) Bolmong terus melakukan sosialisasi guna menyikapi isu-isu dan berita hoax yang berkembang di media sosial (Medsos), yang bisa mengarah terjadinya perpecahan persatuan dan kesatuan.

Seperti yang dikatakan Kapolres Bolmong AKBP Nova Irone Surentu dalam rilisnya bahwa, untuk menyikapi fenomena tersebut pihaknya terus mensosialisasikan dan mengajak masyarakat, untuk bersama sama tidak sembarangan dalam menerima info yang di dapat melalui medsos.

“Kita terus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hoax. Agar informasi yang diterima oleh masyarakat haris dicari tau kebenarannya dulu, dan memberi informasi harus berimbang. Dengan maksud untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif, khususnya di wilayah hukum Polres Bolmong,” ujarnya, Minggu (5/9/2021).

Hal ini, lanjut Kapolres, agar semua pihak tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak jelas dan bisa menyesatkan.

“Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk saling memberi pemahaman, khususnya kepada masyarakat luas, agar tidak mudah percaya dan terprovokasi dengan adanya informasi yang belum tentu benar,” ungkap Kapolres Bolmong

Masih kata Kapolres, “Makasih atas dukungan dan kebenaran kita sama sama tegakkan hukum bila ada berita yang Hoax akan kita proses hukum melanggar UU ITE Pertama, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) melarang:

Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Jika melanggar ketentuan di atas pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.
1. Jika dicermati lagi, UU ITE pasal di atas sebenarnya mengatur mengenai hoax (berita bohong) yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Bahkan melalui pedoman implementasi pasal-pasal UU ITE pun dijelaskan mengenai Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu sebagai berikut:

2. Delik pidana dalam pasal ini bukan merupakan pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (hoaks) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohohng dalam konteks transaksi elektronik seperti perdagangan daring;

Berita atau informasi bohong dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (market place), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik;

Pasal ini merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya;

Definisi “konsumen” pada pasal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

 

Pewarta : Chandra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *