Dugaan pelanggaran PPKM dan aturan kampanye pilkades, Forkab minta satgas berikan sanksi hukum bukan hanya saran

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Pandeglang Banten – Dugaan pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan curi start kampanye diduga telah dilakukan oleh Rohana, Calon Kepala Desa Karya Buana Nomor Urut 01 dengan melakukan pengerahan masa dalam kampanyenya yang digelar di masa pandemi Covid-19.

Rohana diduga telah melakukan pengerahan massa hingga mencapai 2000 orang dengan menggunakan 90 kendaraan dan alat kelengkapan kampanye yaitu spanduk yang bertuliskan “Silaturahim Akbar Simpatisan 01 Calon Kepala Desa Karyabuana 2021-2027” di Pantai Bugel Desa Banyuasih Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang pada hari Sabtu (04/09/21).

Mencermati dugaan pelanggaran ini, Forum Komunikasi Aktivis Banten (FORKAB) meminta agar Panitia Pilkades Tingkat Desa/Kecamatan dan Tim Gugus Tugas Covid- 19 memberikan sanksi dan tindakan tegas terhadap pelanggar PPKM di masa pandemi Covid-19 termasuk curi start kampanye.

“Saya berharap panitia Pilkades tingkat Desa/Kecamatan dan Gugus Tugas Covid tegas dalam menindak pelanggaran PPKM, harus nya ini ada sangsinya yang jelas namun jika tidak ada sanksi maka tidak menutup kemungkinan akan diikuti oleh calon kades yang lainya bahkan tidak hanya di wilayah Kecamatan Cigeulis bisa jadi di seluruh Kabupaten Pandeglang akan mengulang hal yang sama karena tidak ada sangsi apalagi jika hanya teguran saja,” ungkap FORKAB, Kamis (9/9/21).

Menurut FORKAB, seharusnya Calon Kades memberikan contoh karena nantinya mereka yang akan memberikan suri tauladan yang baik untuk masyarakat, tapi kalau calon pemimpin awalnya sudah tidak disiplin dengan aturan bagaimana nanti jika kelak mereka terpilih menjadi pemimpin di wilayahnya,”

Menurut FORKAB Lantas Bagaimana dengan tindakan sanksi pidana?

Salah satu peraturan perundang-undangan terkait dengan penegakan hukum PSPB adalah UU Nomer 6 Tahun 2018 tentang Kekarsntinaan Kesehatan. pasal 9 ayat (1) menyebutkan,” maka Setiap orang wajib mematuhi penyelengaraan kekarangtinaan kesehatan”.

Kemudian dalam Bab XIII UU Nomer 6/2018 tentang Ketentuan Pidana, tepatnya pada Pasal 93 diatur mengenai sanksi pidana bagi orang yang tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarsntinaan kesehatan.

Pasal 93 tersebut berbunyi,” Setiap Orang Yang tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekarsntinaan Kesehatan Sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Sehingga Menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah),” pungkas FORKAB ke awak Media Mitrapol.com.

 

Pewarta : Aan Gempar

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *