Galian C ilegal di dataran Bolaang Mongondow Menjamur, LAKRI Minta APH Turun Tangan

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Bolmong – Dalam Phasal 158 UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tentang aktifitas penambangan material galian C ilegal bisa terjerat pidana.

Hal inilah yang dengan sengaja di lakukan oleh pelaku penambangan ilegal inisial” (Bd) dengan terang terangan beraktifitas di Jalan AKD tanpa ada rasa bersalah dan seakan sudah mengantongi ijin resmi dari Dinas Lingkungan hidup (DLH) disebutkan, “Budi di duga mempunyai bekingan kuat dari DLH Propinsi Sulawesi Utara sehingganya berani menjual belikan material Galian C ilegal ke pihak Perusahaan PT Wings untuk penimbunan lokasi Gudang yang beralamat kan di Mongkonai.

Perusahaan konstruksi yang menerima maupun menggeruk berbagai jenis material dari kegiatan penambangan batu dan pasir ilegal tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IPK) izin pertambangan koperasi, dengan menggunakan alat berat untuk pembangunan proyek, bisa dipidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dari hasil investigasi langsung ke lapangan oleh Ketua LSM LAKRI (Lembaga Anti Korupsi republik indonesia) BMR, Andy J riadhy Mengecam keras dengan maraknya galian C ilegal di dataran bumi Totabuan yang semakin menjamur, di duga pemerintah kabupaten bolmong dan istansi terkait, Dinas lingkungan Hidup (DLH) Mati suri, seakan memberikan ruang kepada para oknum pelaku pengrusakan lingkungan untuk memporak porandakan perbukitan yang berlokasi di Tongoi Satu, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolmong dengan Berdiam diri, tidak respek dalam penindakan, Jumat (17/09/21)

Andy J Riadhy. Direktur Intelijen Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI)

Sebagai lembaga kontrol masyarakat, kami meminta agar APH (Aparat penegak hukum) segera bertindak dan proses pelaku pengrusakan perbukitan Tungoi Satu yang sudah merusak, serta mengakibatkan dampak sosial dalam lingkungan hidup Jangan Main mata dan pilih kasih,” Tegas Andi riadhy

Selanjutnya Andy menegaskan, jika ada indikasi suatu proyek pembangunan yang dilakukan sebuah kontraktor dengan menggunakan material dari penambangan tidak berizin (ilegal), maka kontraktornya bisa dipidana.

“Kontraktornya yang mengambil (material) dari tambang batu dan pasir ilegal itu sama halnya mengambil barang curian atau bisa disebut penadah. Maka dari itu untuk apa lagi, tindak saja,” tegasnya.

Ditempat Lain awak Media mengkonfirmasikan hal tersebut kepihak PT Wings yang berkedudukan kantor sekaligus gudang di Mongkonai sebagai pengguna material Galian C illegal, di temukan bahwa material galian C tersebut diperuntukan untuk penimbunan hamparan Lahan pergudangan yang diperkirakan seluas 4 Hektar Are, Namun pihak PT Wings tidak ada satupun yang bisa ditemui untuk memberikan penjelasan keterangan guna keseimbangan pemberitaan.

Hingga berita ini di turunkan belum ada satupun dari pihak PT Wings memberikan Komentar baik via WhatsAap maupun tertulis.

 

Pewarta : Chan/Tim

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *