Diduga Akta tak sesuai Prosedur, PH Korban desak Polisi Terbitkan DPO Tersangka Notaris

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Sidang perkara dugaan penggelapan aset warisan melalui akta palsu dengan terdakwa David Putra Negoro alias Lim Kwek Liong kembali digelar di ruang Cakra-6 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (21/9/2021).

Pada persidangan kali ini, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Medan, Chandra Priono Naibaho dan Paulina menghadirkan saksi, Yetty (35) yang merupakan mantan pegawai di kantor Notaris Fujianto Ngariawan.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Dominggus Silaban, Yetty menyebutkan, dirinya bekerja selama kurang lebih satu tahun setengah di kantor notaris Fujianto Ngariawan tepatnya sejak 2007 hingga akhir 2008.

“Selama saksi bekerja di kantor notaris Fujianto Ngariawan, pernah tidak saksi melihat para pihak yang tanda tangannya ada dalam akta nomor 8,” tanya JPU Chandra.

Meski mengaku lupa prosedur kerja dan kesaksiannya dalam pembuatan akta sebagai pegawai kantor notaris tersebut, Yetty mengaku tidak pernah melihat para pihak dalam akta nomor 8 yang diterbitkan pada 21 Juli 2008 itu.

“Saya lupa, pak. Saya gak pernah tau (soal kedatangan para pihak ke kantor notaris),” sebutnya.

Begitu juga ketika ditanya majelis hakim tentang isi akta nomor 8, saksi mengaku tidak pernah mengetahui isi akta.

“Saya lupa, pak. Saya nggak pernah tau, biasanya pak notaris yang menyampaikan ke pihak-pihak,” sebutnya.

Usai mendengar keterangan saksi, majelis hakim yang diketuai Dominggus Silaban menunda persidangan untuk dilanjutkan kembali pada pekan depan.

Di luar persidangan, JPU Chandra Naibaho menyebutkan, ada dugaan akta nomor 8 dibuat tak sesuai prosedur.

“Dalam akta itu saksi ini juga menandatangani sebagai salah satu saksi. Tapi dia mengatakan sama sekali tidak pernah melihat saksi pelapor atau para pihak lain datang menghadap ke kantor notaris,” ujar JPU Candra kepada awak media.

Ditambahkan, sesuai perintah undang-undang kenotarisan para pihak wajib menghadap langsung dan diperkenalkan oleh notaris sebelum menandatangani akta.

Sementara itu, kuasa hukum korban, Longser Sihombing mengatakan, pihaknya telah menerima surat Kakanwil Kemenkumham Sumut selaku Ketua Majelis Pengawas Notaris dan Ketua Majelis Kehormatan Notaris perihal diterimanya permohonan banding yang dilayangkan pihaknya sejak tgl 28 April 2020 terkait dugaan pelanggaran etik profesi notaris.

“isi suratnya Kanwil Kemenkumham memberikan kami kesempatan, untuk kembali membuktikan adanya tindakan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oknum Notaris Fujiyanto dalam menerbitkan akta nomor 8 tersebut,” katanya.

Selain itu, Longser juga meminta kepada Polrestabes Medan untuk menerbitkan surat DPO kepada Fujianto Ngariawan selaku notaris dan tersangka Lim Soen Liong alias Edi.

“Setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya tidak mengindahkan dua kali panggilan penyidik untuk diperiksa. Atas dasar itu kami meminta agar Kapolrestabes Medan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO), agar kedua tersangka hadir untuk diperiksa.” pungkasnya

Perlu diketahui, dalam kasus ini, perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan atau pasal 362 KUHP dan/pasal 372 KUHP.

Pewarta : ZH.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *