Korupsi Pencetakan Sawah Dairi, Dua terdakwa divonis bersalah, satu bebas

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Program pencetakan sawah baru seluas 100 Ha di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara tidak dapat diselesaikan. Ujungnya dua terdakwa divonis bersalah, satu terdakwa divonis bebas.

Putusan itu disampaikan majelis hakim diketuai Immanuel Tarigan dalam persidangan yang dihadiri penasehat hukum M. Igbal Sinaga di ruang Cakra-8 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (20/9/2021).

Para terdakwa, Josua Siahaan (51) staf pengelola Kelompok Tani Maradu divonis 2 tahun 9 bulan penjara dan dihukum denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Edison Munthe (58), selaku staf pengelola Kelompok Tani Maradu divonis 1 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan dan dibebani uang pengganti Rp 20 juta dan telah dibayar di Kejari Dairi.

Kemudian Anwar Sani Tarigan (47) penyedia alat berat divonis bebas, karena dinilai tidak terbukti bersalah dalam perkara korupsi pencetakan sawah baru di Dairi.

Menurut majelis hakim, dua terdakwa yang dihukum melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana­.

Putusan majelis hakim berbeda dengan tuntutan JPU David Pangaribuan dari Kejari Dairi yang mengajukan penuntutan beragam.

Josua Siahaan dituntut 2 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 50 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar Uang Pengganti (UP) Rp 335.475.325 subsider 1,5 tahun penjara.

Edison Munte dituntut 1 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan, uang pengganti Rp 91 juta dan telah dikembalikan ke JPU.

Anwar Sani Tarigan dituntut 1 tahun 3 bulan penjara, denda Rp 50 juta subsider 6 bulan kurungan, dan uang pengganti (UP) Rp 61.057.675, dan telah dititipkan sebesar Rp 100 juta di Kejari Dairi.

Disebutkan dalam dakwaan, TA 2011 Kabupaten Dairi mendapatkan dana perluasan sawah/cetak sawah yang bersumber dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI sebesar Rp 750 juta.

Dana Bantuan Sosial dikelola oleh Kelompok Tani Maradu yang digunakan untuk memperkuat modal maupun untuk usaha produktif bidang pertanian. “Kemudian Kelompok Tani Maradu membuat Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) sebagai acuan dalam penggunaan dana kegiatan perluasan sawah/cetak sawah.

Selanjutnya, ketiga terdakwa (berkas terpisah) bersama-sama dengan Arifuddin Sirait dan Ignatius Sinaga, pengurus Kelompok Tani Maradu (Terpidana dalam penuntutan terpisah) melaksanakan pembuatan sawah baru seluas 100 Ha di Desa Simungun, Kec Siempat Nempu Hilir, Kab.Dairi, Sumatera Utara.

Kegiatan pekerjaan cetak sawah dilaksanakan Kelompok Tani Maradu selama 120 hari, dari tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.

Kacaunya, saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang dilakukan terdakwa hanya mengikuti arahan dari Arifuddin Sirait dan Ignatius Sinaga, tanpa gambar design pekerjaan.

Nah muncul masalah, saat pelaksanaan pekerjaan, ada permintaan dari warga pemilik lahan yang terkena jalur irigasi, yang ingin lahannya diganti rugi oleh Arifuddin Sirait dan Ignatius Sinaga

Ujungnya, dengan terpaksa para terdakwa menghentikan pekerjaannya, dan pembuatan terasering persawahan seluas 100 Ha tidak selesai dilaksanakan dan tidak pernah dibuatkan Berita Acara SerahTerima Hasil Pekerjaan.

Berdasar audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, akibat perbuatan para terdakwa, negara merugi Rp.567.978.000, Sesudahnya, perkaranya bergulir di Pengadilan Tipikor Medan. (ZH)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *