Paripurna DPRD, Penyampaian Pendapat Akhir Walikota Metro dalam Pengambilan Keputusan dua Raperda

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Metro Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan rapat paripurna dan penandatanganan terhadap Pengambilan Keputusan 2 (dua) Raperda Kota Metro pada Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II di Ruang Sidang DPRD setempat, Selasa (28/09/2021).

Rapat dipimpin, oleh Ketua DPRD Kota Metro, Tondi Muammar Gaddafi Nasution dan ia menjelaskan, bahwa agenda Rapat Paripurna ini membahas 2 Raperda yakni :

1. Raperda Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

2. Raperda Kota Metro tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sementara itu, Wahdi selaku Walikota Metro, dalam penyampaian Pendapat Akhir terhadap Pengambilan Keputusan 2 Raperda Kota Metro, menyampaikan ucapan terima kasih telah menyelesaikan pembahasan rancangan Perubahan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2021.

“ Kami telah menyepakati Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan kita laksanakan melalui mekanisme perubahan ini guna menyempurnakan pencapaian target tahun 2021. Baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan ,” katanya.

Selain itu, Wahdi juga mengatakan bahwa dengan berakhirnya pembahasan terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2021, artinya tinggal satu tahap lagi untuk mengimplementasikan seluruh rencana perubahan yang telah kita susun.

Tahap evaluasi dari Pemerintah Provinsi Lampung yang tentunya juga akan kita respon dan tindak lanjuti bersama untuk mewujudkan pembangunan yang akuntabel dan tepat sasaran.

“Sekali lagi perlu saya tekankan bahwa apa yang telah kita sepakati bersama, ini akan menjadi komitmen dan tanggung jawab bersama dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi, masukan, saran serta dorongan yang telah disampaikan oleh DPRD Kota Metro. Diharapkan kepada kepala OPD sebagai pejabat penatausahaan barang, agar mempedomani regulasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan baik dan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah benar-benar dapat di pertanggung jawabkan,” pungkasnya.

 

Pewarta : MM

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *