Pelayanan Samsat Pembantu Sebatik dan Pelayanan Samsat Paymen Point Tulin Onsoi Lumpuh Total

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Kaltara – Terkait surat dari Kasat Lantas Polres Nunukan Nomor: B/18/IX/2021 tanggal 25 September 2021 Tentang Penutupan Gerai Samsat Pembantu wilayah Sebatik dan Samsat Paymen point Tulin Onsoi, wartawan Mitrapol mewawancarai Kasat lantas Polres Nunukan AKP Arofiek Aprilian Riswanto.SH.,S.IK. Kamis (7/10/21)

Menurut Kasat Lantas Polres Nunukan, penutupan Gerai Samsat Pembantu wilayah Sebatik dan Samsat Paymen point Tulin Onsoi pada Bulan September 2021, berdasarkan hasil kunjungan pihaknya dengan Kepala UPT Bapenda Nunukan Syamsul SH.

Dari hasil kunjungan atau survei lapangan tadi kita dapati beberapa kesalahan Standar Operasi Pelayanan (SOP), yang pertama ditemukan tidak adanya personil dilokasi, kedua penerima atau pengambilan pajak dan segala macamnya yang harusnya dilaksanakan oleh kepolisian namun dilaksanakan sendiri oleh Bapenda tanpa melibatkan pihak kepolisian.

Selanjutnya kami memberikan intruksi langsung untuk wilayah Sebuku dan Sebatik untuk sementara dihentikan, bukan berarti ditutup, tapi kita akan mencari solusinya dulu agar bisa berjalan sesuai peraturan, ujar Kasat Lantas yang baru beberapa bulan menjabat sebagai Kasat Lantas di Polres Nunukan.

Lanjutnya, pelayanan kemarin bukan ASN yang melayani kalau misalnya ASN yang melayani mungkin bisa dipertanggungjawabkan kalau bukan siapa yang mau bertanggung jawab ini uang masyarakat untuk bayar pajak.

Sementara diketahui bahwa Samsat pembantu Sebatik sudah sejak tahun 1990 sudah berjalan maka dengan adanya peraturan baru ini berdampak kepada warga yang akan menambah biaya lebih tinggi untuk mengurus pembayaran pajak ke kantor Pusat di Nunukan.

Menurut jadi begini untuk sebatik terlebih dahulu, untuk tempatnya kami sudah siapkan, kemudian juga selain tempat sudah siap kemudian ada juga gedung SPKT yang baru di mana situ nanti pusat pelayanan kita di sana.

“Lanjut Kasat Lantas disitu Nanti ada pelayanan pengaduan dan pelayanan SKCK termasuk juga yang pembayaran pajak akan saya tarik dari gedung lamanya kami gabungkan disitu,” ujar Kasat Lantas

Masih kata Kasat Lantas bahwa bukan berarti kita menghalangi masyarakat untuk mengurus ini dan itu malah kita berusaha gimana caranya mempermudah masyarakat untuk mengurus.

lanjud Kasat Lantas ini Aturan baru belum dilakukan oleh kepala Lantas sebelum saya menjabat.

Jadi kita juga punya program itu nama nya PASTI dan PASTI kepanjangan dari “Pelayanan SIM Tapal Batas Indonesia” dimana PASTI ini untuk melayani, jadi kita berusaha dengan personil kita berusaha sebaik mungkin untuk mempermudah masyarakat mengurangi kos nya masyarakat dalam segala hal pengurusan itu yang diinginkan oleh Kepala Lantas (Kasat Lantas) Polres Nunukan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara.

“Untuk Wilayah Dapil 3 yakni Samsat Paymen Poin dan yang lainnya, kalau Samsat yang disana ini kan bukan Samsat “sebenarnya hanya payment point.

Kepala Lantas Nunukan Ijinkan jalan dengan catatan yang bersangkutan hanya kolektor, saja dikasih tanda terima bukan berarti langsung STNK-nya dikeluarkan”.

Lanjut Kasat Lantas bahwa yang berhak untuk mengidentifikasi adalah kepolisian bukan pegawai Samsatnya mereka nggak ngerti, kendaraan yang terblokir dan masalah kendaraan curian atau bukan terus ada beban lisensi atau bukan mereka nggak ngerti karna taunya hanya bayar pajak, dan sudah dibayar pajaknya langsung distempel bagian depannya.

Inilah kekeliruan yang dilakukan Bapenda Selama ini hanya Memburuh pajak dan mengabaikan aturan lain serta dinilai Pelayanannya tidak sesuai standar operasional (SOP) tidak memperhatikan dampaknya.

Untuk ini memang Samsat itu terdiri dari tiga unsur yaitu (1) kepolisian ke (2) Bapenda dan (3) jasa Raharja di STNK ini pun terdiri atas tiga juga yang pertama itu STNK di Lembaran Pertama yang diganti setiap 5 tahun kemudian yang dibayar setiap tahun itu pajak tahunan.

lanjud kasat lantas Kemudian ada lagi semacam stiker itu merupakan dari jasa Raharja jadi dengan dasar itu masyarakat sudah paham bahwa ini semua adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, jika ada kekurangan 1/2 itu melanggar Standar Operasional (sop) tapi tidak serta merta di berhentikan tapi kita sama-sama mencarikan solusi gimana caranya, kita memudahkan masyarakat dan ketika masyarakat membayar pajak dan lain-lain ada rasa aman,” ujar Kasat Lantas.

Pewarta : Yuspal

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *