2 Tahun tak Kunjung Rampung kasus Korupsi Dana Rutilahu Kemensos di Bolmong, Ketua GMPK dan LP2BM Angkat Bicara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Bolmong – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Sulawesi Utara (Sulut) Franky Kumendong, Rabu (13/10/21) pada awak media mengatakan, mendesak Kejaksaan Negeri Kotamobagu (Kajari KK) untuk serius mengusut dugaan korupsi anggaran bantuan kementrian Sosial (Kemensos RI) yang diperuntukan pada pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diwilayah Bolaang Mongondow (red;Bolmong) tahun 2019 yang tidak tuntas.

” Kami Mengingatkan jangan sampai pengusutan kasus ini terkesan diperlambat. Apa lagi, mulai ada indikasi upaya upaya oleh oknum tertentu untuk bagaimana bisa mendinginkan proses yang telah berjalan? Olehnya kami harapkan dugaan kasus RTLH Bolmong tersebut bisa di tuntaskan hingga ada titik terang penetapan tersangka kepada oknum oknum yang diduga kuat terlibat,” Pinta Kumendong.

Meski begitu kata Kumendong, ia pun menghormati dan akan terus memberikan suport atas kerja kerja Aparat Penegak Hukum (APH) dalam memberantas korupsi, namun Ucapnya, jangan juga proses penyelidikan dan penyidikan atas dugaan kasus korupsi yang berbandrol Rp 750 juta, mengendap lama di tangan kajari kotamobagu, tanpa cacatan alasan yang jelas?

” Penyelidikan dan Penyidikan atas dugaan kasus korupsi Anggaran bantuan RTLH Bolmong ini sudah setahun lebih ditangani kejaksaan, Tapi, Herannya masih saja seputar pemeriksaan saksi. Ada apa?,” tanya Ketua GMPK Sulut.

Senada juga dikatakan Ketua Lembaga Pemantau Pemerintah Bolaang Mongondow (LP2BM) Ali Imran Aduka, kasus ini diminta diseriusi dan Semoga jauh dari ‘Konspirasi’ yang bisa membuat proses penyelidikan dan penyidikannya lambat akibat sesuatu kepentingan tertentu dalam melemahkan pengusutan dugaan korupsi anggaran kementrian Sosial (Kemensos) yang digelontorkan pada tahun 2019 tersebut.

” Kami yakin dan percaya Kajari Kotamobagu mampu menuntaskan kasus ini dan sulit untuk dipengaruhi. Apa terlebih beberapa pihak berdasarkan data cacatan kami kantongi, sudah di periksa dan dimintai keterangan seputar wewenang dan tanggungjawab pada kegiatan atas penyerapan ratusan juta anggaran bantuan RTLH itu,” ujarnya.

Sembari berkata, Bahwa dirinya akan terus mengawal proses penyelidikan dan penyidikan atas dugaan kasus korupsi RTLH Bolmong ini sampai tuntas,” tandas Ketua LP2BM Ali Imran Aduka.

Sementara itu Pada minggu kemarin, Kajari Kotamobagu Hadiyanto SH, ketika dikonfirmasi awak media menegaskan, Pengusutan atas dugaan korupsi pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) tersebut masih berjalan.

Dijelaskan Kajari, bahwa sampai saat ini kejaksaan masih melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi.

“Kasusnya jalan. Masih pemeriksaan saksi-sajsi,” Kata Kajari Kotamobagu.

Disinggung masih berapa banyak lagi sisa saksi yang akan dimintai keterangan. Kajari menjawab, dari total 50-an saksi, 20 saksi telah dimintai keterangan dan sisanya masih 30-an saksi pak yang akan dimintai keterangan oleh jaksa penyidik.” Beber Kajari.

Awak mediapun bertanya, Butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan pemeriksaan sisa saksi tersebut. Ditegaskan Kajari butuh dua (2) bulan menuntaskanya.

Seraya menambahkan bahwa terbatasnya personil jaksa, karena ada dua jaksa dalam penyelesaian sidang korupsi di Manado,” tutup Kajari Kotamobagu Hadiyanto SH.

Perlu diketahui pengusutan atas dugaan kasus korupsi RTLH Bolmong ini sudah berjalan sejak tahun 2020 yang lalu. dan pihak pihak yang menjadi terperiksa pada kegiatan tersebut. Diantaranya Kepala Dinas Sosial Bolmong inisial AHB, Pihak ketiga inisial JS, dan beberapa oknum lainnya.

Pun begitu kasus RTLH ini bergulir pada saat anggaran pembangunan Rumah Tidak Layak Huni tersebut belum tuntas dibangun. Yang tersebar di dua kecamatan di Bolmong. Diantaranya, kecamatan lolak Yaitu, Desa Lolak, Desa Motabang dan Desa Mongkoinit.

Untuk Kecamatan Bolaang, meliputi Desa Lolan, Desa Ambang, Desa Tadoi dan beberapa desa lainnya.

Menariknya, Kucuran Bantuan Kemensos RI tahun 2019 ini, kuat dugaan dikomersilkan ke pihak ketiga selaku pelaksana lapangan. Sementara proses pencairan atas kucuran anggaran bantuan RTLH Bolmong tesebut ketika mengikuti aturan langsung melalui rekening kelompok penerima disalah satu bank, Akan tetapi hal itu tidak berlaku sebagaimana mestinya. sebab, Saat anggrannya cair dan masuk rekening kelompok, Tapi seketika di Handle oleh Dinsos Bolmong dan diberikan ke pihak ketiga (Kontraktor) yang ditunjuk untuk melaksanakannya.

Pewarta : Chandra/Tim

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *