Pembagian Bansos Covid-19 di Desa Aek Tapanuli Tengah Jadi Polemik di Tengah Masyarakat

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Tapanuli Tengah – Pembagian Bantuan Sosial COVID – 19 di Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, telah menimbulkan kebingungan atau Polemik di tengah – tengah masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Lulusokhi Zebua (47) kepada media mitrapol.com, Aek Horsik, Rabu (6/10/2021).

Lulusokhi Zebua membenarkan, ” Saya termasuk salah satu warga yang berdomisili di Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, telah menerima Bantuan Covid-19 berupa sembako, beberapa waktu yang lalu dari Bantuan Bupati dan Wakil Bupati, yang penyalurannya menggunakan selembar Kupon bertuliskan Bantuan Bupati dan Wakil Bupati Covid -19, Nomor urut :130, atas Nama : Lulusokhi Zebua, Dusun II, yang telah distempel oleh Kepala Desa Aek Horsik yang diantar kerumah masing – masing warga oleh Aparat Desa.

Kemudian Lulusokhi menambahkan, kebingungan atau polemik itu muncul ditengah – tengah warga masyarakat Desa Aek Horsik, disebabkan karena adanya penyaluran Bantuan Bansos COVID – 19 Non PKH, dari Kementrian Sosial Republik Indonesia Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai – Desa (BLT-DESA) dari Dana Desa, Bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dari Refocusing Anggaran (Realokasi Anggaran) APBD Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2020.

Dari Data yang ditempelkan dibeberapa tempat, banyak warga masyarakat yang namanya tidak tercantum sebagai penerima manfaat dengan alasan, karena telah menerima bantuan sembako,” kata Aparat Pemerintah Desa Aek Horsik

“Beberapa waktu yang lalu, padahal bantuan tersebut menurut hemat kami adalah Bantuan dari Bupati dan Wakil Bupati secara pribadi,” ungkapnya.

Secara terpisah, mitraPol meminta tanggapan dari salah seorang pemerhati Hukum yang juga sebagai (Calon) Ketua Tim Audit dan Investigasi DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustinus Zebua dikantornya, Pandan, Senin (20/9) Lalu.

Agustinus Zebua menanggapi bahwa,” Hal ini wajar bila menimbulkan kebingungan dan polemik di tengah-tengah masyarakat berdasarkan pengertian dan makna kata-kata yang tertulis di kupon tersebut karena mengandung makna dua arah, bantuan Bupati dan Wakil Bupati secara prersonal (tidak dijelaskan) atau Bantuan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kemudian Agustinus Menerangkan,” Dalam konteks Otonomi Daerah di Indonesia, Bupati adalah sebutan untuk kepala daerah tingkat kabupaten. Pada dasarnya, Bupati memiliki tugas dan wewenang dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten, yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat dan merupakan jabatan politis (karena diusung oleh partai politik), atau Perseorangan.

Sebelum tahun 1945 gelar Bupati sebenarnya hanya dipakai di pulau Jawa, Madura, dan Bali, dalam bahasa administrasi resmi pada masa Hindia Belanda, istilah Bupati disebut sebagai Regent, dan istilah inilah yang dipakai Semenjak kemerdekaan untuk menggantikan regent di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara Pemerintah adalah, Penyelenggara Pemerintahan daerah menurut asas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali kota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dari perbedaan makna tersebut saya berpendapat,” Bahwa bantuan yang disalurkan ke masyarakat sesuai dengan tulisan yang tertera dikupon tersebut adalah Bantuan secara personal Bupati dan Wakil Bupati, karena tidak mengatasnamakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pertanyaan timbul, “Kemanakah Dana Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah di alokasikan untuk menangani pendemi Covid-19.?

Berdasarkan Informasi yang di himpun dari berbagai sumber, Rilis pers Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani, mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Alokasikan Dana sebesar Rp. 16 M untuk menangani dampak Pendemi Covid -19, IDN TIMES Sumut, Tapanuli Tengah,” ungkapnya.

Ketika mitrapol mencoba mengkonfirmasikan hal ini kepada Pemerintah Desa Aek Horsik, sementara pada harinya kantor Kepala Desa dalam keadaan tertutup,

Pewarta : Sugiri

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *