Jelang Tahun 2022, Komisi II DPRD Metro minta Walikota realisasikan program gratis BPJS kelas Tiga

  • Whatsapp
Fahmi Anwar Ketua Komisi II DPRD Metro.

MITRAPOL.com, Metro Lampung – Pemerintah setempat diminta segera merealisasikan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Metro. Adapun salah satu program unggulannya adalah gratis iuran BPJS Kesehatan kelas III.

Hal ini disampaikan, Fahmo Anwar selaku Ketua Komisi II DPRD Kota Metro, bahwa pada tahun 2022, target visi misi kepesertaan BPJS Kesehatan kelas III harus terealisasi dan memenuhi target.

“Program unggulan Walikota dan wakil walikota Metro sudah jelas, gratis iuran BPJS kelas tiga. Tidak ada pengecualian, semua perserta BPJS yang baru atau pun yang pernah menjadi peserta BPJS namun menunggak, semua merata. Dan targetnya tahun 2022 harus sudah terealisasi,” kata Fahmi kepada awak media Senin (18/10).

Dikatakan Fahmi, jika Komisi II dan satuan kerja terkait telah melakukan rapat dengar pendapat (hearing) membahas rencana persiapan realisasi program unggulan gratis iuran BPJS Kesehatan kelas III tersebut.

“Sudah kami bahas. Tidak ada kendala, yang penting mereka (Pemkot) mau, pasti terealisasi,” ujarnya.

Dia menambahkan, menurut data yang dihimpun dari BPJS Kesehatan Cabang Kota Metro. Pencapaian UHC di Bumi Sai Wawai sudah mencapai 83,25 persen per 1 September 2021 atau 143,967 jiwa kepesertaan BPJS Kesehatan dari 172,934 jiwa penduduk Kota Metro Metro.

“Capain UHC per September ini mencakup semua profesi seperti swasta, PNS, anggota DPRD dan lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, data PBPU menunggak dari Kota Metro sebanyak 17.687 jiwa peserta BPJS Kesehatan meliputi kelas I, II, dan III atau sebesar Rp.14 miliar lebih.

Meski begitu, lanjut Fahmi, data PBPU menunggak dapat berubah setiap bulannya sesuai keaktifan peserta membayar kewajibannya. Sejauh ini, PBPU kelas III per September 2021 sebanyak 8,642 jiwa.

“Upaya untuk capaian UHC diantaranya, mendaftarkan peserta yang belum terdaftar BPJS Kesehatan sebanyak 3.138 jiwa, mengalihkan PBPU kelas III menunggak, mengalihkan PBPU kelas III aktif, memastikan pekerja dari segmen pekerja penerima upah telah didaftarkan oleh pemberi kerja, memastikan penduduk yang masuk dalam DTKS diusulkan oleh kepala daerah pada Kementerian Sosial agar masuk dan ditetapkan sebagai PBI JK yang dibiayai oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Menurutnya, Estimasi kebutuhan anggaran yang dibutuhkan mencapai miliaran dalam ralisasi kepesertaan BPJS Kesehatan tersebut.

“Anggaran bisa mencapai Rp 28 miliar hingga Rp 32 miliar lebih. Dorongan ini sebagai wujud kami supaya masyarakat Kota Metro mendapat haknya mendapatkan pelayan kesehatan yang maksimal. Karena kesehatan dan pendidikan merupakan hal penting yang harus di dapat masyarakat,” tutup Fahmi selaku Ketua Komisi II DPRD Metro.

 

 

Pewarta : MM/red

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *