Akibat tidak adanya Badan Pengawas Pilkades serentak di Pandeglang, Banyak Calon Merasa di Rugikan

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Pandeglang – Pelaksanaan pemilihan Pilkades untuk Kabupaten Pandeglang sudah selesai yang diselenggarakan pada 17 Oktober 2021.

Namun dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak yang di selenggarakan di Kabupaten Pandeglang ini diduga tanpa adanya Badan Pengawasan pemilihan Kepala Desa, sehingga menuai banyak permasalahan.

Dengan di terbitkanya Perbup no 7 dan 6 tahun 2021 terkait Pilkades yang di luncurkan oleh pihak Pemkab, menurut salah satu warga yang dimana enggan menyebutkan identitasnya ini yang ikut dalam kompetisi ini merasa ada kerancuan, pasalnya dalam aturan tersebut tidak adanya aturan sanksi pelanggaran yang bisa menjerat para peserta jika melanggar aturan Perbup.

” Dalam hal ini saya selaku peserta Pilkades di Desa Karyawangi Kecamatan Pulosari Kabupaten pandeglang, merasa sangat di rugikan oleh pelaksanaan yang melanggar Perbup, namun sangat di sayangkan perbup no 7 dan 6 tahun 2021 disitu tidak tertuang sanksi hukum bagi peserta yang melanggar hukum, contohnya dalam hal pembagian uang yang dilakukan oleh masing masing Peserta Pilkades,” ucapnya.

Salah satu yang ikut kandidat Pilkades desa Karyawangi kecamatan Pulo sari Rudi juga menjelaskan, jika dalam tahapan yang dilaksanakan pada pasca 17 oktober 2021, banyak dugaan para peserta membagikan uang, sehingga tidak bisa mengadukan permasalahan temuan yang dilakukan oleh masing – masing peserta.

Banyak dugaan yang ditemukan di lapangan dalam pasca pencoblosan, banyak peserta yang membagikan uang secara terang -terangan kepada masyarakat pemilih, bahkan sampai ada intimidasi, ” terang Rudi ke Media Mitrapol.com, Sabtu (23/10/21).

Ditegaskan Rudi, pihaknya merasa kecewa atas tidak ada pengawasaan Panitia terhadap pelanggar Perbup yang mungkin secara kesat mata dilihat dan didengarkan oleh Panitia Pilkades juga.

Saya yakin pihak -pihak panitia juga mengetahuiakan hal -hal dugaan tadi, namun apa tindakannya tidak adakan,” tanya Rudi.

Jikapun kami melaporkan jawabanya, silakan bawa bukti buktinya, terus kerja mereka apa, jika peserta harus melaporkan sementara mereka mengetahui,” paparnya.

Padahal dalam PerBup nomor 6 dan 7 tahun 2021 tidak jelaskan sanksi hukumnya, jika peserta menemukan temuan apa yang harus dilakukan oleh Panitia.

Mereka pernah saya tanyakan terkait hal -hal dugaan tadi, tapi jawabanya apa, kami sulit memfasilitasinya karna tidak ada badan pengawas dan juga tidak ada sanksi hukum dalam aturan tersebut. Terang rudi serasa kesal dengan panitia, Terus kami harus mengadu kepada siapa terkait kecurangan pilkades jika tidak ada sanksi,” Tanya Rudi.

Sementara saat mengkonfirmasi terkait hal dugaan kami tersebut, panitia juga mengatakan, jika dalam aturanya jika di temui kecurangan pihaknya tidak bisa bertindak,” yaa kami tidak bisa berbuat apa apa, jikapun ada temuan money politik, di aturan tidak ada sanksi hukumnya, dan jikapun peserta melaporkan bakal itu yang terjadi, di PerBup tidak di sebutkan sanksi Hukum bagi pelanggar Moeny Politik,”jelas hasyim selaku ketua panitia Pilkades Karyawangi.

Kurangnya Badan pengawasaan Pilkades tersebut, maka rawan terjadinya kecurangan dalam Pilkades, sehingga target Pemerintah yang menginginkan para pemimpin Desa yang berkualitas dapat di ragukan,” percuma Pemerintah mendanai Pilkades oleh Pemerintah dalam menganggarkan APBD guna pelaksanaan Pilkades, yang di harapkan mendapatkan Pemimpin Desa yang bermartabat dan berkualitas,” masih jelas Rudi.

Pihak kami akan berencana PTUN panitia dari Tingkat Desa dan Kecamatan Serta Kabupaten, hal tersebut ke tingkat peradilan dan Mahkamah Konsitusi,” kami akan PTUN kan para Panitia dari Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten bersama Kuasa Hukum kami,” Tutupnya.

Pewarta : R. Siregar/wahyudin.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *