Bupati Buton Utara dan DPRD Menandatangani Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA-PPAS TH 2021

  • Whatsapp
Bupati buton utara Ridwan zakariah memberikan sambutan di aulah sidang paripurna DPRD

MITRAPOL.com, Buton Utara – Pemerintah kabupaten Buton Utara bersama DPRD menandatangani nota kesepakatan atas rancangan perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) dan perubahan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2021.

Penandatanganan itu dilakukan oleh Bupati Butur Muh. Ridwan Zakaria dan ketua DPRD Butur Diwan spd dalam sidang paripurna di ruang sidang DPRD Butur Jumat (22/10/2021).

Dalam sambutannya Bupati Butur mengatakan setelah penyerahan perancangan perubahan KUA PPAS pada 30 September 2021 yang lalu, beberapa hari ini dipadatkan dengan agenda rangkaian pembahasan. Pada kenyataannya, telah berjalan secara lancar meskipun dinamika selalu ada dan tidak bisa terelakkan.

Lanjut dia berbagai pendapat, masukan, koreksi maupun harapan-harapan yang telah disampaikan oleh dewan baik melalui pandangan umum fraksi-fraksi, ataupun rapat gabungan komisi, yang kemudian berakhir dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama.

Seperti halnya yang baru saja kita saksikan semakin menunjukkan tanggung jawab dan peran kita bersama dalam menentukan laju perkembangan pembangunan Buton Utara yang sama-sama kita cintai bersama.

Orang nomor satu di Butur itu juga memerintahkan kepada tim anggaran pemerintah daerah (Pemda) untuk segera menindaklanjuti perubahan KUA dan PPAS yang telah disepakati dengan penyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Butur.

Penandatanganan kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD menjadi KUA PPAS perubahan merupakan dasar untuk penyusunan rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2021. Wujud dari tercapainya kesepahaman juga semakin memperkuat keyakinan bahwa kemitraan antara Pemda dengan DPRD akan terus terbangun dalam kerangka pelaksanaan sistem pemerintahan daerah menurut asas otonomi,” ujarnya.

Kemudian penyusunan rancangan peraturan daerah (Perda). tentang APBD perubahan adalah amanat undang-undang yang harus dilakukan dengan proses tahapan yang telah ditentukan mulai dari penyusunan, yang kemudian dibahas untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagai dasar untuk bisa dievaluasi oleh gubernur sebelum ditetapkan menjadi Perda.

Proses yang membutuhkan waktu ini tidak akan selesai tanpa partisipasi dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak, utamanya dengan unsur pimpinan dan anggota dewan yang terhormat,” ucapnya.

Oleh karena itu ia menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang telah fokus untuk waktu pikiran dan tenaga dalam pembahasan ini.

Semoga seluruh upaya dan kerja keras yang telah kita lakukan ini dapat bernilai ibadah di hadapan Allah SWT,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga turut hadir wakil bupati Butur Ahali, sekretaris daerah Butur Muh. Ardi Muslim dan para kepala OPD lingkup Pemkab Butur.

Pewarta : David wiridin

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *