Diduga salahi aturan, Lapak Singkong berdiri di tanah Hutan Lindung Gunung Balak

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Lampung Timur – Terkait keberadaan sebuah perusahaan Lapak Singkong di tanah hutan lindung Gunung Balak, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) melalui Kasi KSDAE Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Gunung Balak, sudah melayangkan surat teguran kepada pemilik perusahaan tersebut.

Namun, hingga kini perusahaan tetap berjalan dan pemilik Lapak Singkong enggan ditemui awak media. Perlu diketahui, bahwa pemiliknya berinisial K warga Desa Brawijaya Sekampung Udik Lampung Timur.

“Hari ini memang tidak produksi, karena satu pekan kami kirim ke Jakarta hanya tiga kali. Kondisi dikupas untuk menjadi bahan makanan ringan oleh perusahaan,” ujar salah satu pekerja lapak singkong, Senin (26/10) sore.

Lebih lanjut, kemudian tim media mencoba menemui ” K “sang pemilik Lapak Singkong. Namun, ia berdalih dan enggan di konfirmasi lebih jauh.

“Sudah mas saya lagi sibuk jangan tanya tanya saja,” ujar salah seorang perempuan yang diduga pemilik lapak.

Sementara itu, Kamidi Kades Bandar Agung, Kec. Bandar Sribhawono, menjelaskan bahwa lapak singkong milik K tersebut agen skala besar.

“Dalam satu hari tidak kurang dari 50 ton di kirim ke Jakarta. Jenis singkong sudah di kupas dalam kemasan plastik menggunakan mobil jenis tronton menggunakan mesin pendingin. Dikarenakan singkong dijadikan bahan makanan seperti keripik,” jelas Kamidi.

Ditambahkan Kamidi, jika lapak singkong tersebut memperoleh bahan baku singkong dari petani yang ada dihutan lindung Gunung Balak.

“Perusahaan sudah ada satu tahun lalu, dan beli singkong dari di hutan lindung Gunung Balak. Mereka juga memberikan kontribusi 500 ribu perbulan untuk desa,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Miswantori Kasi KSDAE Gunung Balak mengatakan bahwa pihaknya sudah melayangkan surat teguran kepada pemilik lapak singkong. Surat teguran didasari atas pendirian lapak/ perusahaan tidak dibenarkan dikawasan hutan lindung.

“Masyarakat menggarap kawasan hutan lindung ada mekanisme yang harus dipenuhi. Jika mendirikan perusahaan jelas tidak boleh. Tetapi kalau memanfaatan hutan dengan aturan tertentu dengan sesuai Permen No 27 tahun 2021, ada mekanisme penggunaan kawasan hutan negara, itu masih bisa,” ujar Miswantori saat ditemui tim media.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa saat ini KPH Gunung Balak sedang gencar menghijaukan hutan tanpa menganggu ekonomi masyarakat dengan pembinaan.

“Salah satunya membina Kelompok Tani Sidomulyo yang memiliki 5 kelompok Kelompok Tani Hutan (KTH), Agromuliyo lestari 10 KTH, Tunggal Jaya 13 KTH, dan Sumberjaya 3 KTH. Dengan beberapa KTH kami mencoba membina mereka menggarap hutan lindung dengan sistim Perhutani Sosial. Tetapi tanamannya pun tidak monokultur palawija seperti singkong harus di lakukan tanaman jenis kayu,” papar Miswantori.

Melihat dampak buruk akibat berdirinya lapak singkong tersebut. Miswantori meminta pemilik lapak singkong merelokasi/pindah dari areal hutan lindung. Jika tidak maka akan ada tindakan tegas.

Disisi lain, Suprianto sebagai Penyuluh kehutanan wilayah Gunung Balak, mengatakan, jika ada aturan mengajukan izin dalam mengelola hutan.

“Proses legalitas dalam kawasan harus ada ijin dari kehutanan perhutanan sosial. Kemudian membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Lalu jenis usahanya di bidang kehutanan guna membantu melestarikan hutan. Jika usaha singkong pola bisa agro foresi, dan tidak bisa monokultur singkong semua. Artinya, harus di selingi tanam tumbuh berkayu. Apabila ada perusahaan pengepul singkong di kawasan sama berarti mengajak petani untuk menanam singkong. Namun, jika semua bercocok singkong di kawasan hutan lindung. Sama saja perjuangan pemerintah untuk melestarikan hutan gunung balak gagal,” jelas Suprianto.

 

Pewarta : MM

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *