Ketum Jateng Bersatu : Oknum yang jual aset Desa Pesarean segera diusut tuntas dan oknumnya ditindak

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Slawi Jatengn – Kasus tukar menukar tanah aset milik Desa Pesarean yang berada di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal yang diduga telah diperjualbelikan oleh oknum warga Desa Karangmangu berinisial S (32) sudah dilaporkan oleh Ketua Umum Jateng Bersatu Ali Rosidin bersama tim ke bagian Tidpikor Polres Slawi, karena diduga proses tukar menukar tanah aset desa belum mengantongi ijin baik dari Bupati maupun Gubernur.

Atas kasus tersebut, Ali Rosidin angkat bicara, dirinya berharap aparat penegak hukum (APH) segera mengambil langkah hukum sesuai dengan Lapdunya.

“Iya, kami sudah melaporkan atas kejadian jual-beli aset tanah desa ini ke Polres Slawi, dalam penanganan kasus ini kami sudah mendapatkan SP2HP dari pihak kepolisian,” ujarnya ke mitrapol.com, Jumat, (5/11/21).

Lanjut Ali,”Pihak aparat penegak hukum baik Kejaksaan maupun Kepolisian harus berani mengambil langkah hukum, apabila sudah ada bukti jual beli tanah aset desa/ bengkok, karena bila melihat prosedur pengajuan tukar menukar tanahnya sudah cacat hukum,” terangnya.

Berdasarkan temuan kita di lapangan, proses pengajuan tukar menukar tanah aset desa/ bengkok semestinya yang mengajukan adalah warga Desa Pesarean bukan warga Desa Karangmangu.

Tapi nyatanya bahwa yang mengajukan warga desa Karangmangu, seharusnya warga desa Pesarean yang mengajukan tukar menukar tanah tersebut, kemudian dibuat surat permohonan dan berita acara persetujuan adanya tukar menukar tanah aset desa,  tegasnya.

Dikatakan Ali, Dalam Permendagri No.1 Tahun 2016 untuk aset desa berupa tanah atau bangunan, pemindah tanganan aset hanya dapat dilakukan melalui tukar menukar atau penyertaan modal. Penyertaan modal dimaksudkan sebagai modal badan usaha milik desa (BUMDes). Penjualan tanah desa merupakan hal terlarang untuk dilakukan.

Di dalam Pasal 32 Permendagri No.1 Tahun 2016, tukar menukar (tukar guling) dapat dilakukan dengan penggunaan tanah desa tersebut untuk tujuan (1) untuk kepentingan umum, (2) bukan kepentingan umum, dan (3) selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Tukar menukar untuk kepentingan umum dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:Tukar menukar dilakukan setelah ada kesepakatan besaran ganti rugi yang menguntungan desa sesuai dengan nilai wajar sesuai taksiran tim penilai.

Apabila tanah pengganti belum ada maka penggantiannya terlebih dahulu dapat diberikan dalam bentuk uang.

Uang pengganti digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai tanah pengganti diutamakan berlokasi di desa setempat, dan kalau tidak ada dapat di lokasi kecamatan yang sama, tegasnya.

Untuk proses tukar menukar tersebut, kepala desa mengirimkan surat ke bupati/walikota terkait hasil musyawarah desa mengenai tukar menukar tanah desa. Kepala desa juga menyampaikan permohonan izin kepada bupati/walikota yang selanjutnya diteruskan ke gubernur.

Sedangkan tukar-menukar tanah desa bukan untuk kepentingan umum hanya bisa dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

Di lokasi yang sama Royen Siregar, Wasekjen DPP LSM SANRA (Sayap Amanah Nusantara) yang tergabung dalam forum Jateng Bersatu ini mengharapkan ada tindakkan tegas dari aparatur penegak Hukum.

Kami yakin pihak APH bekerja secara Fropesional, SP2HPnya sudah ada, dan harapan kami kelanjutan penganan kasus ini jangan sampai ngegantung, dan bukti -buktinya sudah kami serahkan, dan bapak Ali Rosidin sudah dipanggil dan diperiksa sesuai laporan kami.

Yang paling lucunya kami mendapatkan informasi yang memperkuat adanya tukar tanah dan jual-beli atas tanah bengkok ini bahwa para pembeli tanah bengkok yang sudah dikapling -kapling ini mengatakan sudah tidak ada urusan dengan tanah kapling dan uang pembelian tanah kapling sudah dikembalikan.

Menurut kami, dari jawaban ibu Tarmudi ini salah satu pembeli tanah kapling ini seakan adanya setingan satu bahasa untuk pengarahan bahwa tidak ikut serta dalam pembelian tanah tersebut, Nah bahasa pengembalian uangnya apa dong, itukan berarti sudah terjadi, lucu buat saya.papar Royen.

Kami dari Forum gabungan Lembaga dan media yang bernama kan Forum Jateng Bersatu ini untuk kasus berdasarkan Lapdu kami ini segera diusut tuntas dan oknumnya dipenjarakan, imbuhnya.

 

 

TIM RY

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *