Rencana Pembangunan Hotel Grand Mercure Anyar Wajib Amdal

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Serang – Konsultan dari Lingkungan hidup bersama PT. Anyar Resort Mitra Sejati (ARMS) melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No: 22/2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup terkait rencana kegiatan pembangunan hotel Grand Mercure Anyer, yang berlokasi di Desa Umbul Tanjung, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang-Banten, Jumat (12/11/2021).

Sosialisasi Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) di hadiri oleh, Muspika Kecamatan Cinangka, Kepala Desa Umbul Tanjung, BPD, Tokoh Masyarakat, RT/RW aktifis, Lembaga dan media.

Dalam acara sosialisasi ini Yayan selaku konsultan dari Lingkungan hidup menyampaikan bahwa pasal 5 ayat 1 AMDAL wajib dimiliki bagi setiap rencana usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan Hidup sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No: 22/2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup

Amanat pasal 28 berkaitan dengan maksud dan tujuan digelarnya Sosialisasi / konsultasi publik ini yaitu agar masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat dapat menyampaikan saran pendapat dan atau tanggapan terkait Rencana pembangunan hotel grand Mercure Anyer.

Selanjutnya, Yayan menyampaikan potensi dampaknya yaitu :
Dampak positif bagi publik diantaranya kesempatan kerja,peluang berusaha, dan peningkatan pendapatan masyarakat,

Dampak negatifnya, bangkitan lalulintas, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas udara, peningkatan air latihan / run Off, penurunan kualitas air permukaan, serta lainnya.

Sementara Kutbi kepala desa umbul tanjung, menyampaikan saran pendapat dan atau tanggapan terkait Rencana pembangunan hotel grand Mercure Anyer, pihaknya selaku kepala desa sangat mengapresiasi adanya investor yang datang ke wilayah desanya.

Kutbi, meminta kepada pihak PT. Anyar Resort Mitra Sejati (ARMS) sebagai pelaksana proyek serta kepada pihak Owner hotel grand Mercure Anyer, untuk kooperatif dengan semua pihak terkait dan harapannya semua pihak dilibatkan, termasuk aktifis, lembaga dan media setempat hal ini penting demi terjaganya kondusifitas pada saat pelaksanaan projek.

Yang pertama, agar diberdayakan nya masyarakat Pasauran umbul tanjung, sebagai tenaga kerjanya sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Kedua meminta kepada pihak PT. Anyar Resort Mitra Sejati (ARMS) sebagai pelaksana proyek agar bisa bekerja sama dalam pengadaan materialnya dengan pihak-pihak dari pengusaha lokal.

Yang terakhir, Kutbi meminta, kepada pihak Owner hotel grand Mercure Anyer, agar diberikan akses jalan publik ke bibir pantai minimal 1,5 meter sebagaimana yang di amanatkan dalam Perpres 51/2016 tentang sempadan pantai karena akses jalan publik ke bibir pantai merupakan hal sangat penting bagi kepentingan masyarakat secara umum.

Ditempat yang sama, Udin Marsim selaku masyarakat dan pemerhati lingkungan hidup, sekaligus sebagai ormas menyampaikan tanggapan terkait sosialisasi AMDAL untuk di catat dan dilaksanakan setelahnya sosialisasi di laksanakan, karena dalam uji kelayakan program projek semua keputusan ada di masyarakat dan masyarakat lah sebagai steakholder dalam hal lingkungan kriteria masyarakat.
1. Masyarakat yang terdampak secara langsung baik yang di untungkan ataupun di rugikan.
2. Masyarakat yang punya perhatian pada lingkungan termasuk LSM/Lembaga dan Media sebagai pelaku kontrol sosial Referensi ciptaker uu no 11 thn 2020

Maka dari itu saya sebagai LSM, Ormas KKPMP, beserta Lembaga dan media lainnya akan terus mengawal /memantau proses pembuatan amdal supaya sesuai dengan konsideran yang sudah di tetapkan sebagai mana peran serta masyarakat harus di prioritaskan dengan mekanisme deliberative atau administrative karena masyarakat bebas mengeluarkan aspirasi dan keinginan sesuai kebutuhan lokal dan SDM yang ada.

Dilokasi yang sama Leo salah satu dari DPP Lembaga Front Pemantau Kriminalitas, menyampaikan komentar dan tanggapannya terkait sosialisasi AMDAL terkait rencana pembangunan hotel grand Mercure Anyer, secara kelembagaan pihaknya menegaskan agar Konsultan dari Lingkungan hidup mengakomodir seluruh aspirasi yang di sampaikan oleh kepala desa dan pihak ormas KKPMP, karena hal tersebut sudah mengacu kepada aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Yang menjadi catatan khusus bagi kami DPP Lembaga Front Pemantau Kriminalitas, lanjut Leo, yang perlu di klarifikasi yaitu adanya pengaduan dari warga masyarakat pengeboman di sekitar projek hotel grand Mercure Anyer, yang dimana diduga telah terjadi pengrusakan terumbu karang untuk kepentingan projek.

Yang kami dapatkan menurut informasi dentuman Bom tersebut untuk menghancurkan terumbu karang untuk kepentingan pembangunan dermaga kapal pesiar dari hotel grand Mercure Anyer,” lanjutnya.

Ditambahkan Leo, Pada pengeboman itu terjadi pihak ombudsman RI Perwakilan Banten mengetahui bahkan mendengar dan menyaksikan terjadinya pengeboman terumbu karang, yang dimana pada saat itu pihak Ombudsman RI Perwakilan Banten bersama lembaga dan media sedang ada acara pertemuan di Bintang laut. Jadi kami meminta kepada pihak konsultan Lingkungan Hidup dan Kementerian KP untuk mengklarifikasi hal tersebut,” tegasnya

Pewarta : Royen Siregar

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *