Pencairan Dana Bos MTS 05 Belawan Terungkap Ternyata Salah Satu Syarat SK Kepala Sekolah Selama ini Diduga Ilegal

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Pencairan Dana Bos untuk sekolah MTS O5 Belawan menuai pertanyaan pasalnya, untuk pencairan Dana Bos yang dilakukan diduga tak sesuai aturan di Alwashliyah. Diketahui SK Kepala Sekolah MTS 05 Belawan diangkat oleh Majelis Pengurus Cabang Belawan dimana menurut Sistem Pendidikan Alwashliyah pengangkatan Kepala Sekolah MTS adalah wewenang Majelis Pendidikan Daerah Kota Medan. Berharap penegak hukum dapat memproses sesuai aturan berlaku.

Informasi yang dihimpun pengangkatan SK kepala Sekolah MTS 05 dan SMP di Belawan diduga dilakukan pihak Sutiono tanpa sesuai aturan Sistem Pendidikan Alwashliyah (SPA). Dengan adanya SK tersebut pihaknya dengan langgeng diduga melakukan pencairan Dana Bos untuk MTS 05 dan SMP di Belawan.

Kepala Sekolah MTS 05 bernama Fahruni saat dikonfirmasi wartawan mengakui untuk pengajuan pencairan Dana Bos di Bank BRI telah menggunakan SK nya sebagai salah satu syarat untuk pencairan dana tersebut.

“Ya betul saya kepala sekolah MTS 05, dan untuk pencairan Dana Bos atas nama saya tapi dikeluarkan pimpinan cabang,” katanya.

Terkait aturan menurut SPA, ia mengakui bahwa yang berwenang itu adalah Majelis Pendidikan Daerah Kota Medan, tapi ia berdalih adanya perseteruan antara MPD dan PC.

” Pendidikan ini harus berjalan terus maka dikeluarkan lah SK dari MPPC itulah yang kita pakai termasuk untuk pencairan dana Bos,” ungkapnya.

Ia menuding adanya orang ketiga di beri tahu kepada pihak BRI bahwa aturan itu sebenarnya maka pihak Bank tidak mengeluarkan Dana Bos itu.

“Kalau tak ada kibus aman aja ini, kibus tadi tahulah kibus, makanya hati hati awak tak bisa bekawan dengan kibus hancur awak dibuatnya,”

Sayangnya menurut tanggapan Fahruni, terkait SK Kepala Sekolah MTS 05 ia menilai keduanya boleh mengeluarkan nya boleh dari pihak MPD atau pun MPC padahal ia juga mengetahui bahwa aturan sebenarnya itu yang lebih berwenang adalah MPD.

“Kalau MPC mengeluarkan SK (MTS) sah sah aja namun secara organisasi tidaklah betul, tapi dalam dunia pendidikan apa penting nya untuk pihak Bank? yang penting SK,” akunya.

Supervisor Bank BRI Unit Belawan bernama Rudi saat dikonfirmasi diruangan nya mengakui bahwa sebelum dihentikan pencairan dana bos untuk SK Kepala sekolah MTS 05 adalah bernama Fahruni. Ya benar,” ujarnya.

Namun pihak nya mendapatkan surat untuk tidak memberikan kembali Dana Bos tersebut lantaran tidak sesuai aturan yang berlaku di Al Washliyah.

Pengurus Cabang Alwashliyah Cabang Belawan yang resmi dilantik dari pengurus Daerah membenarkan adanya layangan surat ke BRI dengan tujuan bukan untuk memblokir tapi menunda sementara pencairan dana bos itu.

“Kami meluruskan saja karena agar tidak salah sasaran, hal ini berdasarkan informasi yang kami terima penggunaannya salah sasaran, makanya kami mohon agar ditunda sementara,” tegasnya.

Ia juga mengakui bahwa kepala sekolah SMP dan MTS tidak memiliki SK dan ia menyatakan SK yang selama ini beredar untuk MTS dan SMP Belawan tersebut adalah Ilegal. Dan untuk SK ilegal tersebut tidak boleh untuk mencairkan Dana Bos.

“Seharusnya MPD yang mengeluarkan SK Kepala Sekolah SMP dan MTS, untuk pencairan tidak boleh karena mereka tidak punya SK yang sah sesuai aturan SPA,” pungkasnya.

Pewarta : Ali

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *