Terkait Proyek UPPKB KM 36, Lakas Disarankan Menempuh Jalur Hukum

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Balikpapan – Permintaan Dewan Pengurus Pusat Laskar Kalimantan Bersatu (DPP Lakas) yang akan menghentikan proyek Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kementrian Perhubungan di KM 36 RT. 06 Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tersendat. Pasalnya pihak Kementrian Perhubungan menyarankan agar pihak Lakas menempuh jalur hukum dengan jalan ke pengadilan.

Hak tersebut dicetuskan pada saat pertemuan antara pihak Lakas dengan jajaran Kementrian Perhubungan di Kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVII Provinsi Kalimanatan Timur Dan Kalimantan Utara di Jl. Pattimura Terminal Batu Ampar Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Selasa (16/11/2021)

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum DPP Lakas Muhammad Yusuf Alwy, Sekjend Dendy Tristianto, Bendahara Hari Wibowo, Avi MUkti Amin Kepala BPTD Wilayah XVII Provinsi Kaltim-Kaltara, Edwin Fauzi Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan, Letda CPM Bagus, Dansarlok Gakkum Pomdam VI Mulawarman Kapten Baso Katty danSumantri Koordinator Kajati Kaltim.

Menurut Kepala BPTD Wilayah XVII Kaltim-Kaltara Avi Mukti Amin mengadakan. Bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan proyek UPPKB sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Sedangkan terkait masalah lahan yang terkena dampak proyek itu wewenang BPN dan DLH.

Koordinator Kajati Kaltim Sumantri menyampaikan bahwa Ormas Lakas jangan melakukan tindakan pidana dengan menghentikan kegiatan proyek. Sebaiknya tempuh melalui jalur hukum dengan membawanya ke Pengadilan Negeri (PN).

Sementara itu Ketua Umum DPP Lakas Muhammad Yusuf Alwy meminta agar pihak kontraktor menghentikan sementara kegiatan pembangunan gedung UPPKB tersebut, karena sampai saat ini permasalahan tanah belum selesai. Jika permasalahan ini di bawa ke pengadilan tentunya lahan tersebut status quo.

Seperti di beritakan di beberapa media massa, bahwa DPP Lakas akan menghentikan segala macam kegiatan di atas perwatasan seluas 134.504 M2 yang terletak di Jl Soekarno-Hatta Balikpapan-Samarinda KM 36 RT. 06 Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dilakukan pihak Kementrian Perhubungan.

Dimana dalam hal ini Muhammad Yusuf Alwy Ketua Umum Lakas diberi kuasa oleh Apriansyah (88) selaku pihak yang menggarap, merawat dan mengelola perwatasan tersebut sejak tahun 1995, untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Muhammad Yusuf Alwy telah membuat surat yang ditujukan ke Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII Provinsi Kaltim Kaltara tanggal 1 November 2021, yang isinya meminta kegiatan tersebut di stop untuk sementara, sebelum adanya penyelesaian masalah perwatasan.

Pewarta : Deddy

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *