FORMAT dan Tokoh Masyarakat Kaway XVI kecam hauling PT. PBM

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Aceh Barat – PT. Prima Bara Mahadana (PT.PBM) mulai melakukan pengangkutan Batu Bara dari lokasi tambang ke Pelabuhan Calang pada Kamis (18/11/2021). Padahal diduga perusahaan tersebut belum melengkapi izin, sebagaimana yang disampaikan dalam forum rapat dengar Pendapat dengan DPRK Aceh Barat beserta Tokoh-Tokoh dan Masyarakat dalam kawasan IUP-OP PT.PBM pada Senin (15/11/2021) di ruang Rapat DPRK Aceh Barat.

Tokoh masyarakat Kaway XVI, Teuku Agam Istiqar (abang) berharap kepada pihak perusahaan PT. PBM untuk menyelesaikan dulu lahan yang belum dibayar serta melengkapi izinnya yang pasti.

PT. PBM harus mengindahkan apa yang telah dibicarakan dan disampaikan masyarakat kaway XVI pada pertemuan di Ruang rapat DPRK, yang diikuti Kadis Tranmigrasi, Kadis Perhubungan, Kadis PU dan Camat kaway XVI, Juga Bupati Aceh Barat yg di wakili oleh asisten II.

Perusahaan PT. PBM jangan bertindak semena- semena, sebelum masyarakat memblokir jalan dan mengambil tindakan tegas.

Ketua Format Rasyidin, mengecam kegiatan houling batu bara PT. PBM yang saat ini diduga belum ada kejelasan tentang izin- izin mereka.

Ketua Format Rasyidin, telah menghubungi Kadis Perhubungan untuk mempertanyakan mengenai pengangkutan batu bara yang dilakukan oleh pihak PT. PBM, bahkan Kadis Perhubungan saat di konfirmasi via telpon mengatakan tidak tau tentang kegiatan tersebut

Ketua Format melalui Sekjennya, Ally Muddin meminta kepada Pemda Aceh Barat dan instansi terkait untuk menghentikan aktivitas tersebut, sebelum pihak PT. PBM melengkapi segala izin sebagaimana di atur dalam peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, ujarnya dengan serius kepada awak media.

Masih menurut Ally Muddin jika perusahaan-perusahaan di Aceh Barat harus menghargai PEMDA dan Masyarakat Aceh Barat, ucapnya.

Hal senada juga diutarakan oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Barat, H Kamaruddin, SE yang mengatakan kepada pihak PT. PBM agar segera melengkapi izin-izin di daerah dan seperti penggunaan jalan di kabupaten, harus berkapasitas muatan yang diperbolehkan yaitu 8 ton.

Selanjutnya permasalahan lahan masyarakat yang belum tuntas serta izin lainnya termasuk Amdal wajib segera diselesaikan, ungkapnya.

Media Mitrapol menunggu konfirmasi semua pihak yang terkait dalam pemberitaan ini.

 

Pewarta : T. Indra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *