Gawat” Dugaan Pemotongan Bantuan TPQ di Kabupaten Banyuwangi oleh pihak Pendamping

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Banyuwangi Jatim – Miseri, (60) terlihat kesal saat dikonfirmasi dirumahnya (15/11/2021) sekira pukul 09.56 wib terkait dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ) tahun Anggaran 2020 lalu yang ia kelola. Ia yang seharusnya menerima bantuan sebesar Rp10 juta justru dipotong langsung oleh orang yang mengaku pendamping sebesar Rp 5 juta.

Pimpinan lembaga TPQ Darul Muttaqin Dusun Tembakur Desa Sumbermulyo Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi ini mengatakan “benar 9 (sembilan) Kepala Lembaga / Pengurus TPQ dari 2 (dua) Desa di Kecamatan Pesanggaran yaitu Desa Sumbermulyo 6 (enam) TPQ dan Desa Sumberagung 3 (tiga) TPQ kami secara bersama sama pergi ke Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Jajag – Gambiran untuk melakukan pencairan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) didampingi oleh 2 (dua) orang Pendamping yaitu Muhammad Yunus warga Desa Sumbermulyo dengan jabatan selaku KORSA TPQ Desa Sumbermulyo dan Suyanto Alias Yanto Embek selaku Pendamping TPQ warga Desa Sumberagung.

Bahwa benar kami semua ucap Miseri menerima bantuan berupa Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) sebesar Rp. 10 juta pada tanggal lupa pokonya di bulan Oktober 2020 melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Kas cabang Jajag – Gambiran secara utuh dan menandatangani tanda terima uang dari Bank BNI selanjutnya dipotong/diambil 50 % (sebagian) oleh 2 (dua) orang pendamping yang mengantarkan kami ke Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Kas cabang Jajag – Gambiran tersebut dengan alasan kurang jelas,” Sambung Miseri

Kepada MITRAPOL.com Miser,i mengaku dirinya tidak pernah tanda tangan surat pernyataan penerimaan dana kepada Pendamping dan sehingga MISERI mempergunakan dana bantuan Rp 5.000.000 juga tidak pernah membuat (LPJ) Laporan Pertanggungjawaban dan menandatangani atas penggunaan anggaran itu (surat Pernyataan dan Video Terlampir) Dan jelas penggunaannya tidak sesuai dengan Juknis BOP tersebut diduga LPJ abal-abal,” ungkap Miseri.

“Menurut Miseri, pemotongan langsung pada saat pencairan di bank dirasakan tidak manusiawi, apalagi bukan hanya pada dirinya saja, namun dirasakan banyak rekannya pengurus TPQ lain. Ia menilai potongan bantuan terlalu besar. “Masak potongan kok sampai Rp 5 juta. Itu terlalu banyak,” keluhnya.

MITRAPOL.com berusaha menguji pengakuan adanya dugaan pemotongan bantuan itu ke seorang bernama Mohamad Thohir, Jabatan Pengurus TPQ Baitul Jannah, warga Dusun Rejoagung Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kab. Banyuwangi ternyata benar Mohamad Thohir menerima bantuan berupa Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) sebesar Rp. 10.000.000,- pada tanggal, 01 Oktober 2020 melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Kas cabang Jajag – Gambiran saat dikonfirmasi dirumahnya 23/11/2021 sekira pukul 11/30 wib.

Mohamad Thohir menerima dana bantuan tersebut secara utuh dan menandatangani tanda terima uang dari Bank BNI selanjutnya dipotong/diambil 50 % oleh 2 (dua) orang pendamping yang mengantarkan kami ke Bank BNI cabang Jajag dan dirinya tidak pernah tanda tangan surat pernyataan penerimaan dana kepada Pendamping dan sehingga Mohamad Thohir mempergunakan dana bantuan Rp 5.000.000 untuk pembangunan pagar dan juga tidak pernah membuat LPJ dan menandatangani atas penggunaan anggaran itu. kata Mohamad Thohir.

Muhammad Yunus dengan jabatan selaku KORSA TPQ Desa Sumbermulyo dan juga merangkap sebagai anggota BPD Desa Sumbermulyo saat dikonfirmasi lewat via WhatsApp menjelaskan, bahwa bahwa benar dirinya terlibat dalam pencairan bantuan tersebut namun belum bisa menjelaskan hal iini karena sedang sibuk namun setelah itu tidak ada tindaklanjut begitu pula dengan SUYANTO Alias YANTO EMBEK selaku Pendamping TPQ.
MITRAPOL.com, telusuri ternyata permasalahan aksi pemotongan dana BOP tiap TPQ, telah diambil alih tanggung jawabnya oleh Kepala Desa Sumbermulyo SUBALI dengan cara mengumpulkan 9 pengurus TPQ penerima bantuan BOP di Desanya pada 19 November 2021 sekira pukul 13.00 wib dan membuat surat pernyataan agar masalah tidak melebar kemana-mana.

Ketika Kepala desa Sumbermulyo kimintai keterangan lewat via WA menjelaskan, “Tadi saya telefon mas Yunus sama mas Yanto terus jam 13.00 wib penerima bantuan datang kedesa dan para penerima ada yang terima penuh dan yang tidak penuh juga tidak keberatan begitu mas”. WA Subali.

Menurut Saiful selaku Pemerhati Kebijakan mengatakan “BOP yang diterima oleh LPQ/TPQ/MDT Tahap II sebesar 10 Juta rupiah. BOP ini langsung ditransfer ke rekening lembaga penerima, tidak melalui Kementerian Agama. Penggunaan BOP ini perlu mendapat sosialisasi karena ini adalah uang Negara, 1 Rupiah pun perlu ada pertanggungjawabannya. Insnpektorat Jenderal Kementerian Agama mempunyai slogan tepat 5 dalam hal penggunaan uang Negara antara lain tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat guna dan tepat administrasi.” ucap Saiful.

Untuk lebih detailnya bagaimana gambaran juknis BOP agar pelaporan penggunaan dana BOP dapat tepat, penggunaan BOP sudah tercantum dalam juknis yaitu bantuan langganan daya dan jasa seperti biaya listrik dan air, honor narasumber, dan kegiatan pencegahan Covid-19.

“Pelaporan penggunaan dana BOP in lebih sederhana dari sebelumnya, yaitu hanya mengirimkan rincian penggunaan dana BOP dan surat pernyataan menerima bantuan seperti contoh yang terlampir dalam juknis. Batas pelaporan BOP adalah bulan Desember 2020.” tutur saiful.

Saiful menambahkan bahwa sesuai dengan hasil penelusuran terhadap 9 TPQ di Desa Sumbermulyo dan Desa Sumberagung yang mana penggunaan dana tidak jelas dan LPJ diduga rekayasa dikarenakan ada potongan yang sangat besar selanjutnya tidak ada tanda tangan dari 9 pengurus TPQ tersebut sehingga permasalahan ini harus diselesaikan lewat jalur hukum agar ada keadilan. Tutup Saiful.

Pewarta : Rocky Sapulette

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.