Perkara Judi, Saksi Dokter Spesialis Kejiwaan Akui Terdakwa Pernah Dirawat

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Sidang dugaan perkara perjudian dengan terdakwa Johan (36) warga Jalan Pertempuran Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Medan kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nelson Victor yang bersidang secara virtual di ruang Cakra-8 Pengadilan Negeri Medan, Kamis (25/11/2021), menghadirkan saksi ahli, dokter spesialis kejiwaan RS Mahoni, Elmeida Effendy M.ked (KJ), SpKJ (K).

Dalam persidangan dipimpin hakim ketua Hendra Sutardodo, saksi Elmeida membenarkan jika terdakwa pernah dirawat di RS Mahoni karena mengalami gangguan mental pada 1 Oktober 2015.

“Memang yang bersangkutan pernah datang berobat. Waktu itu saya sarankan untuk rawat inap selama lima hari, tapi setelah dirawat satu malam dia langsung pulang,” sebut Elmeida.

Saat ditanya JPU Nelson tentang proses perawatan terdakwa, saksi Elmeida menjelaskan, telah memberikan beberapa jenis obat yang fungsinya membantu terdakwa mengontrol emosinya.

“Sewaktu dirawat dia diberi obat untuk meredakan kecemasan dan membantu mengontrol emosi,” sebut saksi.

Elmeida juga mengakui, ada mengeluarkan surat yang menyatakan terdakwa didiagnosa mengidap penyakit gangguan mental. “Ia benar. Saya ada mengeluarkan surat itu,” ucap saksi.

Usai sidang, tim Penasehat Hukum terdakwa, Suwandi SH didampingi Jonen Naibaho SH, Andus H Lingga SH dan Rudolf Naibaho SH mengatakan, sebenarnya terdakwa telah dinyatakan mengalami gangguan jiwa.

“Dokter tersebut pernah mengeluarkan surat yang menyatakan terdakwa pernah berobat dengan penyakit gangguan mental. Makanya tadi di sidang kita menjelaskan surat yang dikeluarkan dokter tersebut,” ucapnya.

Lanjut dikatakan Suwandi, penyidik Polda Sumut juga pernah membawa terdakwa ke RS Bhayangkara.

“Lalu RS Bhayangkara mengeluarkan visum yang menyatakan terdakwa mengalami gangguan mental. Dan dalam kesimpulan visum yang diterbitkan RS Bhayangkara itu menyatakan terdakwa tersebut harus berobat teratur ke rumah sakit jiwa,” terangnya.

Ditambahkan, dengan adanya dugaan memiliki penyakit gangguan mental, tim penasehat hukum juga telah beberapa kali melayangkan surat penangguhan, baik ke polda, kejaksaan maupun ke pengadilan, namun tidak pernah dikabulkan.

Menurutnya, karena terdakwa memiliki penyakit gangguan mental, maka berdasarkan Pasal 44 KUHAPidana, terdakwa tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana.

“Artinya, dia tidak boleh ditahan. Apalagi sudah ada bukti-bukti visum yang dikeluarkan RS Bhayangkara. Tetapi surat visum tersebut tidak dimasukan penyidik diberkas. Namun kami akan masukkan berkas tersebut ke pembuktian kami di persidangan sebagai alat bukti,” ujarnya.

Pewarta : ZH

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.