Polres Cimahi Siagakan 800 Personel untuk amankan Pilkades di Bandung Barat

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jabar – Sebanyak 800 personel anggota Polres Cimahi diturunkan untuk mengamankan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang digelar, Minggu (28/11/2021).

Ratusan anggota tersebut diturunkan sebagai bentuk antisipasi untuk mewaspadai kerawanan dan potensi terjadinya konflik di 41 satu desa yang menggelar Pilkades ini karena di setiap desanya rata-rata lebih dari 2 orang calon yang bertarung.

Kapolres Cimahi AKBP Imron Ermawan, mengatakan, pengamanan secara maksimal dengan menempatkan petugas di 41 desa itu akan dilakukan selama pemungutan dan penghitungan suara, sehingga pihaknya juga melibatkan aparat TNI dari Kodim 0609/Kota Cimahi.

“Kami siapkan sebanyak 800 perseonel yang disebarkan ke-41 yang menggelar Pilkades. Termasuk minta BKO dari Brimob dan Dalmas Polda Jabar,” ujar Imron di Cimahi.

Menurutnya, pelaksanaan Pilkades tersebut perlu dilakukan pengamanan ekstra ketat karena pelaksanaannya memang rawan terjadi konflik di antara masa pendukung dari masing-masing calon kades.

Untuk itu, kata Imron, langkah antisipasinya dengan cara memaksimalkan personel yang ada di lapangan itu dilakukan agar dapat meminimalisasi potensi konflik yang akan muncul selama pemungutan dan penghitungan suara.

“Semua pihak harus bisa menahan diri, termasuk calon kepala desa juga mesti bisa mengendalikan massa pendukungnya agar tidak memicu konflik horizontal,” katanya.

Sementara saat disinggung soal desa yang dianggap paling rawan dari 41 desa yang menggelar Pilkades itu, Imron menilai semua desa punya kerawanan yang sama.
Untuk itu semua TPS di semua desa akan diawasi ketat, termasuk dalam penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Konflik kan tidak hanya disatu titik, 41 desa yang gelar Pilkades dipantau secara ketat. Kalau nanti ada laporan politik uang yang mengarah ke pidana pasti kami proses,” ucap Imron.

Kepala Bidang Penataan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), KBB, Rambey Solihin, mengatakan, aturan Pilkades Serentak di 41 diatur dalam Perbub Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pilkades.

“Total ada 170 calon kepala desa yang bersaing di 41 desa, jika ada aturan yang dilanggar maka sanksinya bisa berupa teguran lisan, tertulis, peringatan satu, peringatan dua, dan terakhir diskualifikasi,” ujarnya.

Pewarta : PH.Sihombing

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *