Akibat Pelayanan Kantor Desa di Nilai Buruk dan Lamban, Warga Desa Pabuaran Lebak Banten Lakukan Unras

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Lebak Banten – Warga Desa Pabuaran, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak mendatangi kantor Kepala Desa dan melakukan aksi unjuk rasa (Unras) guna memprotes persoalan lambannya birokrasi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

“Di sini kita mempertanyakan tentang kenapa hingga saat ini belum ada sertijab penyerahan aset-aset Desa Pabuaran. Mengenai BPJS kenapa tidak ada pemberitahuan terkait kepesertaan aktif dan tidak aktifnya. Kami juga ingin bukti SPPT yang sudah di bayarkan karena kami bosan mendengar jawaban dari pegawai desa menjawab nanti dan nanti-nanti,” ujar Ahmad Superi Koordinator Lapangan pada aksi unjuk rasa, Senin (29/11/2021)

Ahmad Superi bersama masyarakat juga mendesak agar Kepala Desa Pabuaran bersikap tegas terhadap anak buahnya yang bekerja kurang baik demi meningkatkan mutu pelayanan pemerintahan Desa Pabuaran

“Ketika ada pegawai desa yang bekerja kurang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tolong segera diberhentikan,” ujar Supendi secara tegas menuntut Pemerintah Desa dapat bertanggung jawab atas segala tuntuannya

Menanggapi aspirasi warganya, Kepala Desa Pabuaran Hj. Suyeni mengatakan, dirinya akan segera melakukan perbaikan dan menjawab semua persoalan yang telah masyarakat sampaikan.

“Terkait belum sertijab karena belum ada penyerahan administrasi dari mantan Kepala Desa sampai saat ini. Dan terkait SPPT dari 1400 sekian yang sudah bayar sekitar kurang dari 260 sementara yang sudah saya buat 501 dan sisanya entah kemana. untuk persoalan BPJS saya juga belum begitu jauh,” Kata Hj. Suyeni yang baru sebulan menjabat Kepala Desa Pabuaran.

Namun demikian, Suyeni berjanji akan melakukan evaluasi dan segera memerintahkan pegawai desa untuk memperbaiki,” tegasnya

Sementara Camat Rangkasbitung Yadi Basari Gunawan berjanji akan membantu Kepala Desa Pabuaran dengan memberikan data valid mengenai SPPT.

“Kami sebagaimana dari Kecamatan akan membantu memperbaiki perihal SPPT yang sudah dibayar dan tanda bukti SPPT yang tidak ada, kami juga akan menelusuri kemana sisa SPPT yang kurang dari hitungan,” Kata Yadi menjawab persoalan warga

Unjuk rasa yang mendapat pengawalan dari aparat kepolisian dan dibantu TNI berjalan kondusif. warga meminta agar Kepala Desa pro aktif dalam pelayanan dan tidak segan-segan memecat anak buah yang bekerja kurang baik.

Pewarta : Ubay/Panjul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *