Aspirasi belum terjawab, FPHS segel Ruang Bupati, wakil Bupati dan Sekda Mimika

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Timika Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) yang mengaku diri sebagai pemilik Ulayat tiga Desa di gunung Emas Kabupaten Mimika, Papua menyegel pintu masuk Ruangan Dinas Bupati, wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Mimika pada Kamis, (2/12/21).

Elfinus Omaleng selaku Sekretaris II FPHS saat dikonfirmasi MITRAPOL mengatakan, pihaknya menyegel dan menduduki area tiga ruangan Pejabat Teras Mimika itu hingga tuntutan mereka tentang jatah 4persen saham Freeport untuk pemilik Ulayat dan Korban Permanen terjawab.

“Sekarang terpaksa kita 3 kampung segel kantor bupati lantai tiga sampai masalah selesai. Demo yang lalu kita sudah sampaikan aspirasi lewat pak Sekda tapi sampai sekarang tidak ada,” kata Elfinus Kamis, (2/12).

Menurutnya, penyegelan dilakukan buntut dari aspirasi yang mereka layangkan pada unjuk rasa damai di Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika hingga kini belum terjawab.

Sebanyak 8 tuntutan yang mereka layangkan dalam bentuk pernyataan sikap dan sudah diserahkan kepada Bupati Mimika melalui Sekretaris Daerah (Sekda) saat itu.

2 dari 8 poin tuntutan yang dicatat media ini diantaranya ;

1. Meminta Bupati Mimika segera merealisasikan janji verbal dengan memberikan SK porsi saham 4persen kepada pemilik Ulayat dan korban permanen.

2. Meminta kepada Kapolda Papua agar memfasilitasi pertemuan bersama Bupati Mimika, Gubernur Papua dan Ombudsman RI, Menteri Investasi, FPHS Tsingwarop bersama Kuasa Hukumnya untuk membahas terkait porsi saham 7 persen untuk Kabupaten Mimika. Dari situ disampaikan bahwa 3persen untuk Pemkab Mimika, dan 4persen saham untuk Tsingwarop.

“Jadi kita akan tunggu sampai bapak Sekda datang dan menyatakan secara tertulis bahwa akan dilakukan pertemuan dengan bapak bupati baru kita bubar,” terangnya.

Perlu diketahui, pada pertengahan 2018 lalu, pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) resmi menggenggam 51 persen saham Freeport Indonesia.

Menteri BUMN saat itu Rini Soemarno menyatakan Pemerintah Daerah Papua dan Kabupaten Mimika akan mendapatkan 10 persen dari saham Freeport Indonesia.

Saham itu dibagi menjadi 7 persen untuk Kabupaten Mimika termasuk di dalamnya untuk hak ulayat (hukum adat), dan 3 persen untuk Provinsi Papua.

 

 

Pewarta : AQM

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *