Dilaporkan terkait Pengrusakan, FPHS himbau Pelapor segera cabut laporan di Polres Mimika

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Timika – Pemilik hak Ulayat tiga Kampung/Desa di area PT. Freeport Indonesia yakni Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsinga, Waa-Banti dan Aroanop (Tsingwarop) mengimbau kepada pelapor dugaan tindak pengerusakan agar segera mencabut laporannya di Polres Mimika, Papua.

Pasalnya, FPHS menilai pelaporan itu sebagai bentuk tekanan dan pembungkaman terhadap perjuangan Masyarakat Pemilik Ulayat dan Korban Permanen di area operasi PT. Freeport Indonesia dalam peroleh 4persen Saham Freeport.

Hal ini dikatakan oleh Ketua FPHS, Yafet Manga Beanal dalam keterangan pers tertulis yang diterima mitrapol.com pada Selasa, (7/12/21).

“Ini sebagai bentuk pembungkaman kepada masyarakat adat, dan melakukan tekanan-tekanan supaya saham Freeport dikuasai semena-mena oleh oknum pejabat teras mimika,” beber Ketua FPHS, Yafet Beanal dalam rilis tertulis.

Dia juga menduga bahwa laporan ke pihak berwajib itu sebagai gertakan dan upaya penghentian FPHS dalam memperjuangkan 4persen Saham Freeport selama ini.

“Jangan berharap, dengan gertakan gitu saya akan diam terhadap ketidak adilan. Jangan menekan masyarakat dalam menyuarakan kebenaran,” ujarnya.

Ketua FPHS dalam rilis tertulis juga meminta kepada Sekda Michael R Gomar sebagai panglima tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah itu untuk turut serta dalam mencabut laporan tersebut.

Secara tegas dikatakan, FPHS akan bersiap untuk hitung-hitungan terkait untung rugi andai laporan itu diproses lanjut.

“Kita akan hitung kerugian paku pintu (sekat pintu ruang Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Mimika), itu dengan anda telah membiarkan tanah dan harta kami dirampok, pemerintah sebagai pengayom masyarakat apa yg anda buat,” terangnya.

Sebelumnya, FPHS melakukan aksi pemalangan dengan memaku pintu ruang Kantor Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda Mimika di lantai 3 Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, pada (2/12/2021) lalu.

Pemalangan itu sebagai bentuk protes mereka kepada Bupati Mimika, Eltinus Omaleng karena dianggap belum merespon dan menjawab aspirasi FPHS selama ini.

Pemalangan kembali dibuka setelah pihak kepolisian dipimpin Kabag OPS Polres Mimika, AKP Dionisius VDP Helan bernegosiasi dengan FPHS.

Pasca aksi pemalangan itu dibuka, Sekretaris II FPHS, Elfinus Jangkup Omaleng dilaporkan atas dugaan tindak pidana pengerusakan.

Laporan Polisi itu dilayangkan oleh salah satu ASN pada lingkup Pemkab Mimika.

Sekretaris II FPHS, Elfinus Jangkup Omaleng kepada media ini menambahkan, meski pemalangan kembali dibuka setelah melalui negosiasi saat itu. Namun Ia masih berharap agar pihak Kepolisian sebagai mediator tetap menjunjung tinggi netralitas.

“Kami berharap kepolisian selalu berada di tengah-tengah dan menjunjung tinggi netralitas. Kami ini berjuang demi hak-hak masyarakat pribumi di tanah ini,” Tandasnya.

 

 

Pewarta : AQM

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *