Rekrut Pegawai Kontrak tanpa Seleksi Terbuka, Ormas Projo dan sejumlah LSM Audensi ke DPRK Simeulue

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Simeulue Aceh – Beredar informasi bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Simeulue telah mengangkat 92 orang pegawai kontrak daerah terbaru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 814.1/BKPSDM-PP/148/X/2021.

Perekrutan pegawai kontrak tersebut dipertanyakan karena diduga tidak melalui prosedur rekrutmen terbuka dan di tengah permasalah gaji kontrak daerah yang terus membengkak, hal itu disampaikan ketua Ormas Pol Projo DPC Simeulue Yusuf Daud pada saat melakukan audiensi dengan Ketua DPRK Simeulue di Ruang Kerjanya, Senin (6/12).

Dalam pertemuan tersebut Ketua Ormas Projo bersama Ketua LSM Lingkungan Hidup Andre.S, Perwakilan LSM Pemantau Lelang Aceh Fansu Hendri dan Sekretaris LSM Laskar perwakilan Simeulue Abriansyah juga mempertanyakan legislasi anggaran dari Badan Anggaran DPRK Simeulue.

Ketua DPRK Simeulue Irwan Suharmi menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk tenaga kontrak yang baru tersebut sudah tersedia untuk 9 bulan dan SK mereka pun dikeluarkan untuk jangka waktu tersebut, selain itu kami juga sudah melakukan pembahasan khususnya dengan pihak Kepegawaian/BKPSDM yang juga dihadiri anggota Banggar, salah satunya Ugek Farlian ujar Irwan Suharni.

Disisi lain pihaknya juga menyadari bahwa saat ini beban anggaran untuk pegawai kontrak sudah sangat berat untuk tahun ini saja kita sudah kekurangan anggaran mencapai 18 Milyar, karena untuk pembayaran gaji pegawai kontrak kita saat ini sudah mendekati angka 50 Milyar, yang dipertegas oleh Anggota DPRK lainnya, yaitu Hamsipar.

Sedangkan untuk jumlah pegawai kontrak daerah yang diangkat tersebut sepengetahuan saya sebanyak 150 orang beserta anggota Damkar, tambahnya.

Menanggapi beban anggaran daerah serta efektifitas kinerja instansi dengan penambahan jumlah pegawai kontrak tersebut pihaknya sepakat untuk kedepan ditahun 2022 ini harus dilakukan pengkajian ulang dan atau di evaluasi melalui sistem kewenangan kami,

“Yah, saya sepakat untuk pegawai kontrak daerah harus dievaluasi”

Dengan berbagai pertimbangan maka baiknya kedepan dilakukan evaluasi kembali melalui sistem kompetensi, jelasnya.

 

 

Pewarta : Hendra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *