Terkait Pengrusakan Hutan di wilayah Hukumnya, Kapolda Aceh ada di mana.?

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Prov Aceh – Pengerukan hasil bumi secara ilegal di Aceh terus berlanjut, pelaku illegal mining, illegal logging dan minyak illegal di Aceh masih sangat merajalela, pelaku-pelaku pengerusakan alam Aceh tersebut seakan-akan tidak tersentuh hukum, apalagi para “Godfather – Godfather” dan “para mafia” dibalik permainan itu, mereka selalu disebut-sebut berada dalam lindungan oknum baju besi dalam melakukan aksi kejahatan tersebut sehingga tidak pernah berhasil di tangkap dan di ungkap.

Para pelaku ilegal mining dan ilegal logging tanpa ampun menggerogoti Sumber Daya Alam (SDA) Aceh secara “Rakus” sehingga mengakibatkan kerusakan alam yang cukup parah di bumi Aceh ini.

Masyarakat Aceh sudah sangat resah dan terganggu akibat kejahatan tersebut sehingga “momok” bencana alam selalu menghantui mereka akibat pengerusakan alam tersebut.

Bencana Alam seperti banjir dan longsor seakan menjadi “bom waktu” yang kapan saja bisa “meledak” jika tindakan kejahatan tersebut tidak diberantas dengan serius sampai tuntas.

Negara telah mengeluarkan regulasi yang tegas sebagai sarana untuk menjerat para penjahat-penjahat lingkungan antara lain melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menegaskan setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki izin diancam dengan pidana maksimal 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan juga telah mengancam pelaku pembalakan liar dengan pidana 10 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar.

Hal ini tentu telah menunjukkan bahwa Negara sangat serius dalam menjaga kelestarian alam.

Sekarang, tanggung jawab penegakan hukum tersebut berada di pundak kepolisian yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk menindak para pelaku kejahatan lingkungan alam tersebut.

Penindakan yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian pun hari ini dipertanyakan, yang terkesan “setengah hati”.

Keraguan masyarakat Aceh cukup beralasan, dikarenakan Kepolisian Aceh terindikasi hanya memberantas para pelaku dilapangan saja (pekerja), itupun dari perkiraan 3000 unit exacavator liar yang ilegal, hanya sekitar 5 unit. yang diproses sampai ke pengadilan.

Masyarakat berharap jika Bapak Kapolda Aceh, Irjen Pol, Drs Ahmad Haydar, S.H., M.M untuk segera memberantas tambang illegal tersebut sampai tuntas, jangan hanya fokus mengenai Vaksinasi dan Judi Chip saja yang di atensinya karena tugas Kapolda tidak hanya itu saja dan masyarakat Aceh nanti dapat berasumsi jika tambang illegal ini terdapat setoran kepada para oknum sehingga tidak terlalu menjadi target Bapak Kapolda Aceh…?

Pak Kapolda Aceh harus terus – menerus mengerahkan anggotanya untuk mengusut semua tindakan illegal logging, illegal mining dan minyak illegal di Aceh sampai tuntas, bukan hanya para pelaku dilapangannya alias pekerjanya saja akan tetapi juga para “boss besar” yang berada dibelakangnya termasuk para oknum yang menjadi tameng para pemain dilapangan selama ini, semua hal itu tentu bukanlah perkara sulit buat seorang Kapolda Aceh dalam membongkar permainan para mafia dan “boss-boss besar” dibalik kejahatan tersebut, namun pertanyaannya niat kah Kapolda Aceh melakukannya…?

Kapolda Aceh seharusnya segera mengevaluasi kinerja anggota Kepolisian di Aceh yang berada dibawah komandonya terkhusus kinerja Dirreskrimsusnya yang dianggap gagal oleh masyarakat dalam memberantas kejahatan lingkungan di Aceh.

Kasus-kasus illegal logging, illegal mining dan mafia minyak illegal yang ada di bumi Aceh dapat diberantas secara cepat dan berkelanjutan sebelum terjadi bencana alam yang dapat merenggut nyawa di bumi Aceh nantinya dengan memutus mata rantai penyaluran minyaknya.

Hasil investigasi tim Mitrapol Aceh ke lapangan berhasil memetakan beberapa daerah kasus tertinggi kejahatan tersebut yaitu daerah Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dan Gempang Kabupaten Pidie. Harapan masyarakat kepada Kapolda Aceh untuk benar-benar lebih fokus terhadap daerah-daerah yang jumlah excavatornya luar biasa banyak itu sehingga benar-benar bisa dituntaskan, jangan sampai seperti selama ini terus terjadi, yaitu disaat team Polda Aceh mau turun ke lapangan para pemain sudah mengetahuinya dan bersembunyi, disaat team Polda Aceh pulang maka bermunculan lagi excavator-excavator tersebut, sehingga masyarakat menjadi tanda tanya, kenapa dan ada apa…?

Mengenai tugas fungsi Polsek dan Polres setempat terhadap hal tersebut juga menjadi tanda tanya besar di kepala masyarakat Aceh, sehingga sikap tegas Kapolda Aceh untuk dapat membantah issue-issue liar selama ini termasuk dugaan adanya “main mata” dengan para oknum sangatlah ditunggu oleh semua pihak.

Operasi Penindakkan yang menghabiskan uang negara yang sangat besar tersebut tentunya harus sebanding dengan penindakkan atau hasil tangkapan dilapangan oleh Tim dari Polda Aceh dan Polres setempat sehingga anggaran yang digunakan dapat termanfaatkan dengan baik nantinya.

Polda Aceh juga seharusnya mengekspose setiap penindakan kasus illegal logging, illegal mining dan minyak illegal tersebut secara transparan agar masyarakat Aceh dapat menilai kinerja Polisi Aceh dalam hal tersebut.

Kapolda Aceh sebagai pejabat Negara harus terbuka dengan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan menilai kinerja Kepolisian Aceh dalam menindak dan memberantas para mafia “penghancur” bumi Aceh.

Investigasi Media Mitrapol sampai berita ini diturunkan masih terus saja “mengganas” excavator- excavator di Provinsi Aceh yang sedang “memperkosa” Ibu Pertiwi.

Pihak kepolisian tidak perlu naik ke atas gunung dan hutan untuk memberantas kegiatan ilegal tersebut jika alasannya terkait keterbatasan anggaran operasi atau keterbatasan personilnya, akan tetapi cukup dengan cara memutus mata rantai suplai minyaknya saja, maka kegiatan pengerusakkan alam Aceh tersebut dapat segera berhenti total, karena tanpa bahan bakar, penjahat lingkungan tersebut tidak akan dapat bekerja.

Pak Kapolda Aceh selama ini tidak mau menerima masukkan dan bekerjasama dengan kami media, khususnya Mitrapol dikarenakan handphone awak media Mitrapol Aceh telah di blokir olehnya, sehingga menimbulkan asumsi negatif.

Kapolda Aceh seharusnya mengikuti arahan Bapak Kapolri untuk melakukan Sinergitas termasuk kepada Pers karena Polisi tidak bisa bekerja sendiri dalam memberantas semua bentuk Kejahatan tanpa dukungan semua Pihak termasuk Pers.
Sampai berita ini di tayangkan, Media Mitrapol menunggu konfirmasi dari semua pihak terkait pemberitaan ini.

Pewarta : T.Indra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.