BPOM perketat pengawasan peredaran Obat dan Makanan serta Kosmetik di Buton Utara

  • Whatsapp
Kepala balai Bpom Sultra, Yosep Mahai saat di wawancarai awak media

MITRAPOL.com, Buton Utara Sultra – Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) perketat peredaran obat-obatan serta kosmetik dan barang konsumsi lainnya di Kabupaten Buton Utara (Butur). Hal itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Pemda Butur guna meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan.

Kepala Balai BPOM Kendari, Yoseph Nahak, mengatakan MoU ini guna memperkuat kerjasama antara Badan POM dengan Pemerintah Daerah dalam rangka koordinasi memperketat pengawasan obat dan makanan yang beredar ditengah masyarakat.

“Sinergi dan kolaborasi yang intens antar dua organisasi akan lebih efektif mendorong pelaku usaha mampu membuat dan menjual produk obat dan makanan serta bahan kosmetik yang berkualitas agar bisa bersaing di pasar,”kata Yoseph saat ditemui di Aula Kantor Setda, Sabtu 11 Desember 2021.

“Sejauh ini kita belum menemukan kesengajaan. Tetapi kalau ada kesengajaan maka kita proses secara hukum. Kita proses,” ujarnya.

Yoseph juga mengungkapkan, secara umum masih ada pelaku UMKM yang menjual pangan yang telah kadaluwarsa. Tetapi menurut dia, itu adalah hal klasik yang ada di mana-mana karena faktor kelalaian.

Kendati demikian, lanjutnya, pihaknya telah bekerjasama dengan Pemkab Butur untuk memberi edukasi kepada pelaku usaha yang mendistribusikan pangan agar pangan yang di jual itu tidak bisa kadaluwarsa.

“Dan Ini perlu kerjasama. Tidak mungkin Badan POM bisa melakukan sendiri, negara ini sangat besar, sangat luas, jadi peran pemerintah daerah sangat penting di situ. dan dalam bidang pengawasan obat dan makanan, Badan POM adalah koordinatornya,” sambungnya.

Sementara itu, bagi pelaku usaha yang mempunyai legalitas dari BPOM, Yoseph menyebut, ada dua legalitas, yakni dalam bentuk ijin edar yang dikeluarkan oleh BPOM dan ada ijin edar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dia berharap, melalui MoU bersama Pemkab Butur, bisa bersinergi untuk pemberdayaan pelaku usaha karena pelaku usaha ini banyak yang dibina oleh Pemerintah Daerah melalui OPD yanga ada.

Kata Yoseph, BPOM hadir untuk memfasilitasi proses perijinannya. Sehingga pelaku usaha naik kelas. Dari sebelumnya tidak mempunya legalitas menjadi punya legalitas.

“Punya legalitas itu maknanya adalah produknya naik mutu. Mutunya lebih baik, kemanannya lebih baik, sehingga mendapat legalitas. Itu yang kita harapkan melalui MoU hari ini,” ujarnya.

 

 

Pewarta : David Wiridin

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *