Waduh Parkir Liar Menjamur di kantor BPN Jakarta Utara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Maraknya parkir liar didepan Kantor Pelayanan Publik Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara, yang beralamat di jalan Melur No.10, RT.1/RW.12, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, diduga kuat adanya Pungli yang dilakukan oleh juru Parkir Liar (Jukir). Rabu (15/12/21)

Masyarakat yang ingin melakukan kepengurusan Sertifikat di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus rela di bebankan oleh biaya parkir liar yang dilakukan oleh jukir ilegal.

Biaya Parkir untuk pengendara sepeda Motor yang memarkirkan kendaraan di depan Kantor BPN Jakarta Utara Bervariasi kisaran Rp 2000 Ribu Hingga 5000 Ribu, Lain Hal dengan Mobil.

Menurut salah satu masyarakat yang sedang mengurus Sertifikat dikantor BPN mengatakan “Padahal Jelas Halaman depan Kantor BPN Pelayanan Publik seharusnya menjadi fasilitas bagi masyarakat yang sedang mengurus Sertifikasi di BPN Kenapa dibiarkan para Jukir.?

Hal itu menciptakan parkir liar menjamur di sekitar Kantor pemerintah loh Kantor Pelayanan Publik kenapa masih ada saja pungutan liar padahal yang mau mengurus sertifikat itu markir kendaraan di sekitar halaman kantor BPN,” ucap dia yang tidak ingin disebut Namanya.

Menurut Pengamat Kinerja Aparatur Pemerintah, Adjie menjelaskan, Seharusnya kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Jakarta Utara Peka dengan selalu Lakukan monitoring terhadap lingkungan sekitar apakah masyarakat merasa risih dengan adanya kegiatan Parkir Liar, “Ini Harus menjadi Bahan Evaluasi demi pelayanan Publik yang maksimal,” Kata dia

Didalam Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran “Perda Perparkiran” diatur tentang fasilitas parkir di ruang milik jalan. “Akan tetapi, berdasarkan Pasal 11 ayat Perda Perparkiran, penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir hanya dapat diselenggarakan di jalan kolektor dan jalan lokal berdasarkan kawasan (zoning) pengendalian parkir. Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir tersebut ditetapkan oleh Gubernur.

Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas perparkiran ini dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memiliki izin dari Unit Pengelola Perparkiran (Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta).” ujarnya

Hingga berita ini ditayangkan belum ada tanggapan konfirmasi dari pihak BPN Jakarta Utara

Pewarta : Shem Mitrapol

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *