Parah! SPBU Moyang Kotamobagu Sulut diduga Tabrak Aturan UU Pertamina

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Kotamobagu – SPBU di Desa Moyag Tampoan Kecamatan Kotamobago, Sulut diduga melegalkan pengisian BBM dengan jumlah banyak.

Hal tersebut menjadi sorotan masyarakat, bahkan salah satu warga nekat untuk merekam kejadian tersebut.

Bacaan Lainnya

Salah satu warga, yang enggan namanya di publikasikan mengeluhkan langkah yang diambil Pemilik dan Karyawan SPBU Moyag.

Hal tersebut dikarenakan SPBU memperioritaskan pengisian BBM dalam jumlah banyak, yang dapat menimbulkan penimbunan BBM.

Pantauan di SPBU Moyag, Kamis (16 /12 /2021) sekitar Pkl 10.00 pagi, terlihat karyawan sedang melayani pengisian BBM disalah satu Mobil Pickup dengan jumlah besar.

Menurut pengakuan Warga, diduga sudah semenjak lama pemilik dan karyawan SPBU Moyag dengan sengaja melayani penimbun BBM dengan jumlah besar, tidak tanggung tanggung ratusan galon atau ribuan liter.

“Sehingga sering masyarakat sulit mendapatkan BBM di SPBU Moyag pada sore dan malam hari,” kata warga yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, menurut Andy Riyadhi Direktur Bidang Investigasi Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) mengatakan, bahwa setiap harinya BBM jenis Pertalite masuk sebanyak 8.000 liter, dan dalam seminggu 5 kali pasokan BBM jenis Pertalite disuplai ke SPBU tersebut.
Seharusnya, kata Andy SPBU untuk lebih prioritas melayani masyarakat. Bukan pengusaha penimbun BBM.

Tapi anehnya kata Andy pada malam hari masuk suplai BBM tersebut, tapi besok nya BBM tersebut sudah kosong dan pelayanan SPBU Moyang di tutup cepat. “Tidak sampai malam BBM sudah habis,” terangnya

Ia menduga, ada permainan oknum SPBU dengan para pihak penimbun BBM yang dengan secara sengaja menguntungkan mereka (penimbun-red) dengan syarat harus ada fee yang masuk ke oknum SPBU.

Anehnya lagi, katanya setiap hari karyawan SPBU melayani penimbun BBM dengan jumlah besar tapi belum ada tindakan dari pengawas pertamina dan Polres kotamobagu.

Ia menjelaskan, Oknum SPBU telah melanggar hukum dan dapat di pidana karena dengan sengaja mambantu kejahatan penimbunan BBM yang diduga tanpa ijin.

Ketika di konfirmasi Pemilik SPBU Moyag melalui wilky karnay supervisor mengatakan bahwa sebagian besar pengisian pertalite mempunyai ijin dari desa untuk memenuhi kebutuhan di desa.
Dijelaskannya, dari 5 nosel, 4 untuk kendaraan umum, 1 nosel untuk pengisian galon.

Tapi ketika di tanya awak media ini. apakah pengisian galon peraturan pertamina.? Wilky enggan menjawab, namun kemudian di katakan nya itu kebijakan SPBU. Ini kebijakan kami SPBU,” tukasnya

Disisi lain Pasal 53 jo. Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU 22/2001”) kemudian mengatur bahwa:

Setiap orang yang melakukan:

a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

C. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00,- (tiga puluh miliar rupiah);

d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00,- (tiga puluh miliar rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut, pembeli BBM dengan jeriken dengan jumlah banyak dapat diduga melakukan penyimpanan tanpa izin, sehingga dapat dipidana berdasarkan Pasal 53 huruf c UU 22/2001 di atas.

Jerat Hukum Bagi SPBU

Terkait pertanyaan Anda, bagi SPBU yang menjual BBM tersebut sehingga pembeli dapat melakukan penimbunan atau penyimpanan tanpa izin, dapat dipidana dengan mengingat Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Pasal tersebut selengkapnya berbunyi:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
Berdasarkan uraian tersebut, jika unsur kesengajaan pada pasal di atas terpenuhi, maka pihak SPBU dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana pembantuan. Mereka dapat dianggap membantu orang lain melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan BBM yang melanggar hukum.

 

Pewarta : Chandra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *