Diduga SPBU Moyag Legalkan Penimbunan BBM pakai Surat Sakti

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Kotamobagu – Viral dipemberitaan dibeberapa media, SPBU Moyag diduga legalkan penimbunan BBM dengan cara pengisian berkapasitas yang tidak wajar, hal ini membuat sejumlah aktivis ikut menyoroti aksi Karyawan SPBU Moyag bernomor induk 74-957-03 yang setiap harinya mengisi bahan bakar dengan jumlah besar menggunakan Derigen,

Hal ini membuat Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK RI) Edwin Hatam Mamonto menyoroti adanya pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam bentuk jarigen berskala besar, tepatnya di SPBU Desa Moyag Tampoan, Kecamatan Kotamobagu timur (Red:Kotamobagu) yang terjadi pada, Kamis (16/12/21) kemarin.

Bacaan Lainnya

Dikatakannya, Bahwa kebetulan hari itu dirinya berada di tempat kejadian ketika salah satu kariawan SPBU Desa Moyag Tampoan, sedang melakukan pengisian BBM dalam bentuk jerigen berskala besar pada salah satu mobil pick up, asal Desa Tompaso.

Pengisian dengan jerigen dapat membahayakan karena mudah terbakar

Bahkan kata Edwin, Saat dirinya menanyakan apakah mereka memiliki surat rekomendasi atas pengisian Jerigen berskala besar tersebut, sayangnya bersangkutan (Pengemudi Kendaraan) sebatas menjawab bahwa surat rekomendasinya ada pak. Tapi anehnya kata Edwin, mereka tidak mampu menunjukan atau memperlihatkan rekomendasi yang dimaksud itu.

“Indikasi pelanggarannya cukup kuat, terlebih pengisian jerigen itu jumlahnya cukup besar dan dilakukan tanpa memiliki dasar hukum yang kuat, seperti surat rekomendasi atau pun surat lainnya yang bisa dijadikan pertangungjawaban hukum,” ujar Edwin Hatam.

Edwin mengatakan, Diduga kuat ada permainan SPBU dengan oknum yang kuat dugaan sebagai penimbun BBM, dan mustahil bila tidak ada nilai keuntungan dalam pengisian jerigen berskala besar tersebut.

Lanjut Edwin, Setiap hari BBM jenis Pertalite masuk sebanyak 8000 liter, dan dalam seminggu 5 kali pasokan BBM jenis Pertalite disuplai ke SPBU tersebut untuk kebutuhan masyarakat.

Begitu juga BBM jenis lain Seperti Pertamax, Terlebih solar, seharusnya lebih prioritas melayani masyarakat, Bukan sebaliknya hanya memprioritaskan oknum yang diduga penimbun BBM yang mengangkut Ratusan Jerigen asal luar daerah.

Masih Edwin Menjelaskan, Berdasarkan Kitab Undang Udang Hukum Pidana (KUHP) pasal 56 sangat jelas termuat beberapa point Jeratan hukum bagi SPBU dan penimbun BBM tanpa ijin. Yakni, di pidana sebagai pembantu kejahatan.

1, Mereka yang sengaja memberi bantuan Pada kejahatan di lakukan.

2, Mereka yang sengaja memberi kesempatan, Sarana atau keterangan, Untuk melakukan kejahatan.

Apa bila unsur in terpenuhi kata Edwin, maka oknum SPBU, bisa dinyatakan melanggar hukum dan dapat di pidana karena dengan sengaja mambantu kejahatan penimbunan BBM tanpa ijin.

Seraya menambahkan, Diminta kepada Pengawas Pertamina dan Aparat Penegak Hukum (APH) agar dapat melakukan penindakan hukum pada SPBU tersebut. Pintah Ketua LPK RI Edwin Hatam Mamonto Jumat (17/12/21).

Sementara itu, Ketika di konfirmasi Pemilik SPBU Desa Mooyag, melalui Wilky karnay super visor di SPBU tersebut Menyampaikan bahwa sebagian besar pengisian pertalite mempunyai ijin dari desa Tompaso Baru Satu Kecamatan Tompaso Baru (Red:Minsel)

Dijelaskannya dimana dari 5 nosel, 4 untuk kendaraan umum dan 1 nosel untuk pengisian gelon. “Pak ada 5 Nosel, Yakni, 4 untuk kendaraan umum dan 1 nosel untuk gelon,” ucap Wilky Karnay.

Simak videonya

Menariknya, saat ditanya apakah pengisian menggunakan Galon/Derigen mengacu pada peraturan pertamina.? di katakannya itu kebijakan kami SPBU sendiri dan proses pengisian tanpa batas, kecuali BBM nya sudah habis,” Jawabnya singkat.

Data yang berhasil dirangkum Wartawan, Kamis 16 Desember 2021 kemarin, sekitar pukul 10:00 Wita, dan Pukul 19:00 Diduga kuat SPBU yang berada di Desa Moyag Tampoan Kecamatan Kotamobagu Timur (Red:Kotamobagu), melakukan pengisian BBM Jenis Partalite dalam bentuk Jerigen (Gelon) pada salah satu mobil pick up, asal Desa Tompaso.

Sontak saja pengisian ratusan jerigen atau Gelon ini menimbulkan komplain keras dari masyarakat (red: Pengemudi Kendaraan), apa lagi begitu nampak dan jelas jumlah jerigen/gelon yang di isi oleh salah satu kariawan SPBU itu, bisa dibilang angkanya bukanlah sedikit, dan langsung di angkut oleh mobil pick up bernomor polisi kendaraan DB 8651 EB ke Desa Tompaso (Red:Minsel)

Hal ini tentunya sangat berbahaya dan bisa terjadi kelangkaan BBM dikotamobagu, bila kemudian pengisian ratusan jerigen itu, hanya berdasarkan surat rekomendasi Desa, dan jika ini dibiarkan terus terjadi, Baik Solar dan Bahan bakar lainnya dibawah ke luar daerah. Dipastikan kebutuhan masyarakat kotamobagu bakal tidak terpenuhi.

Manakala merujuk pada Pasal 18 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (“Perpres 191/2014”) berbunyi:

A), Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B), Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belum pula larangan yang tertuang dalam undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas.

Kami dari LPK RI meminta pihak Pertamina maupun Aparat Penegak Hukum (APH) dapat melakukan penindakan yang terukur kepada SPBU yang diduga melakukan pola pengisian yang melebihi batas het yang ditentukan.

Dan kami juga dari pihak LPK RI masih menunggu dan Sampai berita ini di terbitkan, belum ada konfirmasi kelanjutan dari pihak SPBU Moyag

 

Pewarta : Chandra/Tim

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *