Ribuan ASN Toba Meradang, TPP Tidak Kunjung Dibayarkan

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Toba – Ribuan kalangan Aparatur sipil negara (ASN) pemkab kabupaten toba meradang, pasalnya tambahan penghasilan pegawai (TPP) yg biasanya diterima setiap pegawai pertriwulan hingga dipenghujung tahun 2021 belum juga diterima.

Salah seorang ASN yg tidak bersedia disebutkan namanya namun dikalangan sesama rekan rekan kerja dikenal dengan sebutan atau panggilan “Opung codap”(51) kepada Mitrapol mengeluhkan prihal belum dicairkannya TPP triwulan IV.

” Kami pikir cuma virus covid 19 ini yang paling berbahaya, ternyata TPP tak keluar jauh lebih berbahaya ” sebut opung codap saat ditemui disalah satu kantin perkantoran dikomplek simanjalo pada jam istirahat, Senin (27/12/21)

ianya menceritakan bagaimana desakan ekonomi disaat kebutuhan ke 4 anaknya harus ia penuhi disituasi natal dan menjelang tahun baru.

” 2 orang anakku kuliah, dan 2 orang lg SMP, SMA. Darimanalah kucari untuk bisa mengongkosi anak anakku pulang, sementara hanya tinggal TPP inilah yg bisa kuharapkan. Kalau para petinggi petinggi itu mungkin uangnya sudah banyak sehingga tidak terlalu pusing tidak keluarnya TPP,” sebutnya.

Kepada Bupati ianya berharap agar Bapak bupati segera turun tangan menyelesaikan persoalan tak kunjung cairnya TPP tersebut. disebutkannya juga informasi saat ini beredar dikalangan ASN, TPP tidak bisa dicairkan dikarenakan tidak mendapatkan rekomendasi dari pihak BKD tanpa menjelaskan arti maksud tujuan rekomendasi tersebut.

Menanggapi persoalan tidak kunjung keluarnya uang tambahan penghasilan pegawai ribuan ASN Toba, Kepala Badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) kabupaten Toba Ganyang Situmorang saat dikonfirmasi prihal belum dicairkannya TPP ribuan ASN Toba tidak bisa dikonfirmasi, dan tidak membalas Wa yang disampaikan.

Menyikapi tak kunjung keluarnya tambahan penghasilan pegawai ribuan ASN pemkab Toba, Sahala Saragi SH selaku Ketua LP3SU (Lembaga Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Sumatera Utara) angkat bicara menyikapi hal tersebut.

Sahala menyebutkan, tidak seharusnya hal tersebut terjadi mengingat hal tersebut sudah dianggarkan dan sudah menjadi haknya pegawai.

” Kita sangat menyesalkan bila TPP tersebut tidak diberikan kepada ribuan ASN, apalagi sampai Silpa. seharusnya bupati cepat tanggap menyikapi hal ini, jangan sampai berlarut larut. apalagi saat ini kebutuhan para ASN di persiapan nataru untuk keluarganya sangat tinggi,” Sebut Sahala.

Sahala juga menyebutkan disaat inilah momen yang tepat bagi bupati yang baru menjabat kurang lebih 10 bulan untuk menilai kinerja para pejabat bawahannya.

” Sebenarnya hal hal kecil begini bupati harus tanggap dan secepatnya merespon. Dan disinilah beliau dapat menilai kinerja para pejabatnya. jika hal kecil saja tidak mampu menyelesaikan persoalan saatnya bupati buat catatan tersendiri untuk melakukan evaluasi,” ujar Sahala.

 

Pewarta : Abdi S

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.