DLH Bolmong Pinta Polda dan Pemprov Sulut Tindak Tegas PETI Potolo yang Tidak Memiliki Izin Beroperasi

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Sulut – Menanggapi berbagai sorotan menyangkut keberadaan tambang emas ilegal di BOLMONG, ditanggapi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bolaang Mongondow (Kab-Bolmong) Drs.Hi.Yahya Faza, Selasa (28/12/21).

Dirinya menyampaikan bahwa Berdasarkan kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah melakukan pemantauan dan pengawasan dan secara administrasi adalah menyurat kepada para oknum yang melakukan kegiatan tersebut untuk dihentikan, kerena tidak memiliki izin.

Dikatakan Yahya Faza, Bahwa urusan penindakan terkait Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), adalah kewenangan dari aparat penegak hukum (APH).

” Untuk Penindakan adalah kewenangan aparat penegak hukum,” tandasnya.

Yahya Faza Menjelaskan, Terkait dengan kegiatan PETI di Kabupaten Bolaang Mongondow (Red:Bolmong), umumnya dan Kecamatan Lolayan khususnya, kami dari DLH sudah melakukan kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya berada di Kabupaten sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Daerah.

” Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi, ESDM Provinsi, Balai Penegakan Hukum wilayah Sulawesi serta Polres Bolaang Mongondow terkait dengan hasil-hasil kegiatan tersebut,” ungkapnya.

Disinggung apakah perna melakukan koordinasi dengan Kepolisian Polres Kotamobagu, sebagaimana diketahui, bahwa wilayah Kecamatan Lolayan, masuk dalam wilayah hukum Polres Kotamobagu.

“Dijawab olehnya, Selain berkoordinasi dengan polres bolmong, kami juga berkoordinasi dengan polres kotamobagu,” ujar kadis DLH Bolmong melalui pesan WhatsApp yang dikirim pada Wartawan.

Data yang berhasil dirangkum Wartawan, Keberadaan PETI Bukanlah hal yang baru di Bolaang Mongondow (Red:Bolmong), pun begitu, walaupun tidak memiliki izin dari pemerintah, tapi aktivitas kegiatan penambangan yang dilakukan oleh oknum cukong inisial SW Alias Sten terus berjalan.

Inilah yang diminta oleh Ketua Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Bolmong- Indra Mamonto, agar pemerintah tegas dan mampu carikan solusi, agar lokasi tambang emas ini bisa dijadikan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan bukan hanya di kelolah oleh oknum pemodal luar saja.

Menurut Mamonto, Jika kemudian untuk di legalkan sulit kepada masyarakat, maka hentikan kegiatan Ilegal Mining cukong dilokasi tersebut.

Apa lagi pola Monopoli wilayah tambang sering menyebabkan persoalan yang pada akhirnya masyarakat yang menjadi korban dan berkali kali dibenturkan hanya karena ingin mencari rezeki dilokasi itu.

Belum lagi, para oknum cukong begitu beraninya menyewa ‘Preman’ untuk menjaga lokasi tambang emas ilegal yang mereka kelolah, sehingga masyarakat pun dibatasi mendekati area lokasi pertambangan tersebut.

 

Pewarta : Chandra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *