Ibarat Macan ompong, Pemprov Sulut dan Pemkab Bolmong tak berani tutup tambang Ilegal yang menjamur

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Bolmong – Peristiwa bentrok antar warga Desa Tanoyan dan Warga Desa Tungoi satu, kecamatan Lolayan (Red:Bolmong), yang terjadi pada, Sabtu (24/12/21) dan telah menewaskan salah satu warga inisial AB alias AM (red: Warga Desa Tungoi), masih menyisahkan beragam pertanyaan.

Pasalnya, pemicu terjadinya bentrok, kuat dugaan hanya karena persoalan jalur menuju PETI Potolo yang cukup lama di kuasai oleh ‘Cukong’ telah di portal menggunakan palang penutup dan tidak bisa dilewati lagi oleh warga.

Bacaan Lainnya

Akibat pemasangan palang penutup jalan tersebut, menyebabkan puluhan warga berontak dan kericuan antar warga dari ke dua desa tersebut tak bisa dihindari lagi, mulai berjalan sejak sore hingga berlangsung pada malam hari.

Menanggapi peristiwa yang bisa dibilang sudah berkali kali terjadi ini, Ketua Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Bolmong, Indra Mamonto, Selasa (28/12/21), menyampaikan, sudah waktunya Bupati Bolmong dan Gubernur Sulut bertindak dan usir para oknum ‘Cukong’ yang diduga sebagai biang kerok penyebab masalah terjadi.

Apa lagi kata Mamonto, dugaan pemicu masalah hanya akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang selama ini dikuasai oleh oknum pemodal tapi terkesan terus dibiarkan oleh pemerintah.

Padahal ucap Mamonto, menjadi tugas pemerintah harusnya menghentikan sejak awal berbagai aktivitas kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI), Sehingga segala masalah tentunya tidak akan terjadi.

” Harus dipertanyakan keberadaan dari tugas Pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow maupun Pemerintah Provinsi Sulut, apakah kedudukannya berdiri sebagai pelaksana Undang-undang atau sebagai pemberi ruang terbuka bagi cukong merusak hutan serta melakukan kegiatan Ilegal Mining dilokasi PETI Potolo dan PETI Rumagit.? ” Tanya Indra Mamonto.

Belum pula ucap Mamonto, berbagai peristiwa berkali kali terjadi dilokasi PETI, tapi anehnya baik Pemerintah Bolmong dan Pemerintah Provinsi Sulut, adem adem saja. Ada apa? Apa mungkin pemerintah mengenal para cukong PETI itu?

” sudah sekian tahun ini, hanya APH yang menjadi bulan bulanan disoroti oleh masyarakat, harusnya pemerintah yang memiliki tanggungjawab penuh, karena berkaitan dengan lokasi pertambangan emas, merekalah yang paling berkompeten besar dan tau persis mana mana lokasi tambang emas yang tidak mengantongi izin diwilayah hukum pemerintahannya,” Ketus Indra Mamonto.

Meski begitu, Ormas LAKI terus berharap agar Bupati Bolmong dan Gubernur Sulut jangan diam saja? Karena bagaimana pun, kalian berdualah penentu tunggal memutuskan apakah PETI di BMR ini harus dibiarkan atau kemudian di carikan solusi agar bisa dijadikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sehingga tidak hanya di kuasai oleh ‘ Cukong ‘ sisi lain rakyatmu menderita dan selalu menjadi korban.

” Diminta Bupati Bolmong dan Gubernur Sulut harus tegas. tegakan aturan perundang-undangan sebagaimana mestinya, kasihan rakyatmu Selalu menerima dampak akibat begitu bebasnya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI ) yang dikuasai oleh oknum pemodal alias Cukong, dimana mereka menggunakan puluhan alat berat excavator serta membuat bak rendaman pemurnian emas berskala besar, tapi anehnya aman aman saja? sementara masyarakat lingkar tambang sudah berapa banyak yang ditangkap dan dipenjarakan, hanya karena mereka melakukan kegiatan tambang emas secara manual,” pinta Ketua Ormas LAKI Bolmong Indra Mamonto.

Perlu diketahui, Lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tepatnya lokasi hutan potolo dan rumagit Kecamatan Lolayan (Red:Bolmong) sudah sekian tahun ini terus beroperasi dengan menggunakan puluhan alat berat excavator dan dibuatnya bak rendaman pemurnian emas berskala besar.

Begitu pun Capaian hasil produksi emas yang di kelolah oleh oknum cukong dilokasi itu, bisa dibilang cukup fantastis, dimana pada setiap dua minggu, hasil produksi dari motode penyiraman yang mereka buat tersebut, bisa tembus hingga puluhan kilogram.

Kehadiran bak rendaman pemurnian emas bukan hanya satu bak rendaman saja, melainkan ada puluhan bak rendaman pemurnian emas yang dibuat oleh oknum pemodal dan disitulah produksi emas dilakukan, serta hasilnya dibawah keluar daerah.

Inilah yang selama ini terkesan masih terus dibiarkan oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) atas berbagai aktivitas kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang berjalan dilokasi yang dimaksud.

Olehnya, dengan berbagai peristiwa yang sudah terjadi, sepatutnya pemerintah harus turun dan melakukan penertiban dilokasi PETI Potolo dan PETI Rumagit.

 

Pewarta : CR07

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *