Buruknya hasil pekerjaan proyek, LMP Lamtim akan segera laporkan ke APH

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Lampung Timur – Amir Faisol, SH Ketua LMP (Laskar Merah Putih) MACAB Lampung Timur, turun gunung guna mengecek sejumlah hasil pekerjaan proyek yang terindikasi buruk. Salah satunya, ruas jalan menuju Desa Bumi Jawa – Purbolinggo Lampung Timur, yang menelan anggaran hingga mencapai miliaran rupiah.

Fakta dilapangan, bahwa saat ini ruas jalan desa Bumi Jawa – Purbolinggo Lampung Timur, sudah ada sebagian yang rusak. Oleh karena itu, Amir Faisol Ketua LMP mengungkapkan, pengecekan dilapangan adalah melihat dan terfokus pada sisi ketebalan.

“Bisa kita lihat fakta dilapangan bahwa aspal sudah pada tabur, rusak. Oleh karena itu, untuk bisa lebih jelasnya harus dilakukan uji laboratorium. Hal ini berguna untuk mengetahui mutu dan kualitas material yang digunakan,” ungkap Amir Faisol kepada sejumlah awak media, Selasa (28/12).

Dijelaskan Amir Faisol, nilai anggaran dalam pengerjaan ruas jalan Desa Bumi Jawa – Purbolinggo, mencapai miliaran rupiah. Ia juga mengingatkan, kepada sejumlah pihak. Apabila terindikasi adanya kerugian negara. Maka banyak pihak yang ikut bertanggung jawab.

“Pekerjaan proyek jalan Bumi Jawa menuju ke Purbolinggo ini, menelan anggaran hingga 10 miliar lebih yang di peroleh dari DAK ( Dana Alokasi Khusus ). Namun faktanya hasil pekerjaan kurang baik. Jika nantinya adanya indikasi kerugian negara. Maka banyak pihak yang harus bertanggung jawab atas pekerjaan proyek itu. Salah satunya, PPTK sebagai pelaksana teknis kegiatan, PPK sebagai pejabat pembuat komitmen dan konsultan pengawas yang bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan proyek, dan pengguna anggaran terkait efektivitas penggunaan anggaran,” jelas Amir Faisol.

Amir Faisol Ketua LMP Lamtim menambahkan, bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut tidak semua kesalahan di tumpukan kepada pihak pelaksana. Namun, banyak pihak yang ikut bertanggung jawab. Kedepan, adanya temuan dan fakta buruknya hasil pekerjaan proyek dilapangan. Pihaknya akan segera akan melaporkan ke aparat penegak hukum.

“Semua pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah di NKRI ada aturannya, dan harus mengacu pada standarisasi yakni Standar Nasional Indonesia (SNI). Saat ini, kita sudah mengecek rata – rata dari ketebalan dan mengambil material yang sudah tabur. Hal ini guna mengetahui kualitas material terkait mutu serta kualitas. Setelah proses pendataan, maka kami akan melaporkannya kepada pihak penegak hukum. Selanjutnya, kami akan meminta pihak BPKP untuk mengauditnya. Dikarenakan menurut kami layak untuk kami laporkan,” tutup Amir Faisol.

 

Pewarta : MM

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.