Mulai terungkap! Diduga Pemkab Banyuwangi telah menjual sahamnya ke PT Merdeka Cooper Gold Tbk Sebesar 298 M

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Banyuwangi, Jatim – Gunung emas di Banyuwangi, tepatnya terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, dan dikenal dengan nama Tumpang Pitu atau biasa juga disebut tambang tujuh bukit dan PT Bumi Suksesindo (BSI) selaku operator tambang akhir-akhir ini sering diperbincangkan dikalangan masyarakat Banyuwangi berkaitan dengan saham tambang emas milik Pemkab Banyuwangi di PT Merdeka Copper Gold Tbk, yang mana kembali diungkit dan secara perlahan mulai terungkap.

Diketahui pada 10 Desember 2020 lalu, Pemkab Banyuwangi telah menjual sahamnya di perusahaan tambang emas PT Merdeka Cooper Gold Tbk (PT. MCG Tbk.) yang merupakan induk dari PT Bumi Suksesindo (PT BSI) dan juga PT Damai Suksesindo (PT DSI) Pemkab Banyuwangi menjual 15 persen sahamnya dengan nilai Rp. 298 miliar.

Hearing yang digelar pada, Senin (10/1/2022) siang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni Dwi L diikuti 4 anggota komisi beserta perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dengan agenda hearing permintaan penjelasan Penjualan Saham Pemkab Banyuwangi di Merdeka Cooper Gold pada tahun 2020 lalu.

Sejumlah aktivis dan praktisi hukum saat hearing menyoal penjualan saham milik pemkab Banyuwangi alasannya, meski memiliki saham di tambang emas, Banyuwangi belum merasakan dampak yang berarti.

Firman H, Kabid Akuntansi BPKAD Banyuwangi dalam agenda hearing mengatakan “Tanggal 10 Desember 2020 terjadi kesepakatan transaksi jual-beli saat pasar saham di Merdeka Cooper Gold berada di angka Rp 1.940 per lembar saham dan pada tangal 15 Desember 2020 hasil penjualan sudah masuk ke Kas Daerah Banyuwangi. Dengan nilai penetapan 1.940 Rupiah per lembar saham.” kata Firman.

Kabid Akuntansi BPKAD Banyuwangi ini menyebutkan Pemkab Banyuwangi memiliki total saham sebanyak 1,145 miliar lembar saham. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 persen atau sekitar 171,7 juta lembar telah dijual.

Dia menambahkan, secara defiden tambang PT BSI yang ada di Banyuwangi ini sudah memiliki laba terbatas sejak tahun 2017. Firman sempat merinci, laba pokok di induk perusahaan sebesar 43,1 juta USD, 57,8 USD di tahun 2018, 69,8 juta USD di tahun 2019 dan 28,9 juta USD di akhir 2020.

Penjualan saham Pemkab Banyuwangi ini kata Firman dilakukan setelah mendapatkan market timing yang tepat. Karena sewaktu-waktu, nilai saham dapat berubah naik turun.

“Kami tidak pernah melewatkan dan selalu memantau nilai jual saham. Kami tidak sendirian, kami meminta pengawalan dari Kejaksaan sehingga prosesnya bisa tertib aturan dan juga transparan,” jelas Firman.

Masruri selaku Ketua Banyuwangi Corruption Watch (BCW) sekaligus pemohon hearing masih mempertanyakan kegunaan penjualan saham Pemkab Banyuwangi di Merdeka Cooper Gold itu. BCW menilai ada hal yang tidak beres dibalik penjualan saham tersebut.

“Harus ada transparansi disini. Untuk apa Pemkab Banyuwangi harus menjual saham karena ini masuk APBD maka harus dijelaskan secara rinci untuk apa penjualan ini, kalau untuk pembangunan, pembangunan yang mana dan apa wujudnya,” kata Masruri.

“APBD ini salurannya banyak. Jangan-jangan penjualan saham ini hanya untuk agenda rutin seperti kunker (kunjungan kerja) atau rapat-rapat saja dan atau untuk kegunaan yang lain makanya harus dijelaskan secara terperinci digunakan untuk apa agar publik tidak berasumsi,” Tegasnya.

Rocky Sapulette, Ketua Ormas Kontrol Publik Kebijakan Independen (KPK Independen) Kabupaten Banyuwangi dalam hearing menanyakan, “ Kalau penjualan saham itu dikategorikan sebagai Proyek Pemerintah Daerah Banyuwangi ? adakah Juklak / Juknisnya seperti rilisan Mou penjualan saham itu serta amdalnya yang dimaksud adalah lingkungan sosial budaya apakah ada pengaruh penjualan saham terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat atau pengaruh untuk mengurangi konflik masyarakat di Ring 1.” Tanya Rocky

Sayangnya Firman H, Kabid Akuntansi BPKAD Banyuwangi itu belum sempat menanggapi pertanyaan Rocky Sapulette dikarenakan jawaban pertanyaan BCW belum dijabarkan sesuai harapan dan atau Kabid Akuntansi BPKAD Banyuwangi itu belum dapat membeberkan secara detail riwayat penggunaan anggaran tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni Dwi L kemudian mengambil alih keadaan dan menjelaskan bahwa agenda hearing ini tidak bisa menghasilkan kepuasan kepada para pemohon. Dia menilai, apa yang menjadi topik pembahasan tidak bisa dijawab sepenuhnya oleh pihak BPKAD Banyuwangi.

Oleh karena itu, Komisi III DPRD Banyuwangi akan menjadwal ulang agenda hearing pada pekan depan. Emy berharap, pejabat Dinas yang berwenang untuk hadir dalam agenda hearing mendatang dan sesuai usulan pemohon hearing agar dapat mengundang hadirkan pihak-pihak antara lain Perwakilan dari Pemkab Banyuwangi bagian Ekonomi, perwakilan BPKAD dan perwakilan PT BSI.

“Belum, belum ada titik temu. Maka kita jadwalkan kembali untuk hearing Minggu depan. Ya semoga nanti dari pihak BPKAD bisa memberikan jawaban secara gamblang agar persoalan ini tidak terus berlarut,” katanya diakhir hearing.

 

Pewarta : Ferri Vantiko

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *