Refleksi Penegakan Hukum Tahun 2021 dan Prospek Pada Tahun 2002

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Penegakan Hukum di Indonesia pada tahun 2021 sangat memprihatinkan, jauh dari harapan Negara Hukum, sejatinya setiap Warga Negara harus diperlakukan sama didepan hukum, tetapi dalam praktek dilapangan, prilaku diskriminatif dalam Penegakan Hukum sering terjadi.

Sebagai contoh tindakan diskriminatif tersebut terlihat pada saat proses Pengesahaan RUU Omni Bus Law, banyak sekali para Tokoh, Ahli Hukum, dan LSM yang mengkritisi dan menentang keras Pengesahan RUU Omni Bus Law tersebut, bahkan ratusan ribu masyarakat dan mahasiswa diseluruh Indonesia melakukan demo unjuk rasa menolak RUU Omni Bus Law tersebut yang dianggap sangat merugikan masyarakat, tetapi yang diproses hukum hanyalah Sahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Anton Permana yang merupakan Tokoh KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) yang dianggap bersebrangan dengan pihak Pemerintah, sementara Tokoh-Tokoh pengkritis keras yang lain tidak ada yang di proses Hukum.

Jika di kaji, sebenarnya sikap kritis para Tokoh yang mengkritik RUU Omni Bus Law tersebut adalah wujud Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara yang ada dalam Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945 dan oleh UU No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.

Dengan demikian memproses dan mengadili para Tokoh yang mengkritisi suatu RUU ataupun yang mengkritik suatu Kebijakan Pemerintah adalah bertentangan dengan Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 dan UU No.9 tahun 1998.

Akibat lebih jauh membuat Warga Negara menjadi tidak berani bersuara, tidak berani mengeluarkan pendapatnya atas suatu hal yang di rasakan tidak benar dalam kehidupan bernegara, karena takut ditangkap dan di penjara dan Hal ini akan berakibat menurunkan kadar Demokrasi di Indonesia yang telah di perjuangkan dengan susah payah sejak Reformasi tahun 1998.

Tindakan Diskriminatif lainnya yang menonjol adalah di alami Habib Rizieq Shihab dan kawan-kawan dalam Proses Hukum dugaan Pelanggaran Prokes Covid-19.

Habib Rizieq Shihab sendiri diadili dalam 3 Perkara terpisah, yaitu kerumunan di KS Tuban,
Kerumunan di Mega Mendung, dan dugaan informasi yang tidak benar atas kesehatan Habib Rizieq Shihab di RS UMI Bogor.

Proses Hukum terhadap Habib Rizieq Shihab dengan 3 Perkara terpisah dan dengan Dakwaan Pasal-Pasal dengan ancaman Hukuman tinggi yang tidak tepat di lakukan atas Pelanggaran Prokes Covid-19, seperti Pasal 160 KUHP dan Pasal 14 dan Pasal 15 UU No.1 tahun 1946 memberikan kesan bahwa Pemerintah dan Aparat Hukum berlaku keras dan tidak adil. Sementara banyak Tokoh dan Pejabat yang terlihat melanggar Prokes Covid-19 tidak di lakukan Proses Hukum seperti terhadap Habib Rizieq Shihab dan kawan-kawan.

Bahwa Diskriminatif Hukum lainnya yang membuat kita sangat prihatin atas Penegakan Hukum adalah tidak jelasnya dan tidak Transparansinya Proses Hukum atas terbunuhnya 6 Laskar FPI yang di lakukan di duga oleh Aparat Kepolisian, Terdakwanya tidak ditahan walaupun Perkaranya sudah disidang di Pengadilan, padahal sebagiah Tokoh dan Pengamat Hukum berpendapat terduga Pelaku dapat di tuntut atas dugaan Pelanggaran HAM berat.

Dalam Penanganan Perkara Munarman yang disangkakan dengan perkara terorisme, proses
penanganan perkaranya di tingkat penyelidikan dan penyidikan, aparat menanganinya tanpa mengindahkan KUHAP.

Terduga Munarman tidak pernah dipanggil sebagai saksi atau sebagai tersangka, tetapi langsung dijemput paksa secara arogan, padahal bukan dalam perkara tertangkap tangan, yang tidak memerlukan Surat panggilan.

Di Masyarakat disepanjang tahun 2021, sering kita dengar ungkapan “Hukum Tumpul ke Atas Tajam ke Bawah”, yang menggambarkan seakan-akan Penegakan Hukum yang tidak adil. Jika keadaan ini di biarkan, Kepercayaan Rakyat terhadap Hukum akan Runtuh, Prinsip Negara Indonesia sebagai Negara Hukum tidak ada artinya.

Prospek di Tahun 2022

Kongres Advokat Indonesia (KAI) berharap agar penegakan hukum di Indonesia di tahun 2022 ini terjadi perbaikan yang signifikan, sehingga perilaku aparat Penegak Hukum yang arogan, yang diskriminatif yang tidak adil tidak terjadi lagi, dan agar setiap Warga Negara diperlakukan sama di depan Hukum. Hal tersebut di atas bisa tercapai jika Instansi Penegak Hukum, semua Lembaga Negara baik Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan semua Stake Holder yang terkait dengan Pranata Hukum, Profesor Hukum, Organisasi Advokat, LSM Hukum sama-sama menjaga, mengontrol,
dan mengawal Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum, dan memperjuangkan Supremasi Hukum.

Hal lain yang menjadi perhatian KAI di tahun 2022 adalah mengenai ketidak adilan dalam Praktek Politik di Indonesia adalah menyangkut Presidential (Tresh Hold). Bertentantangan dengan Pasal UUD 1945, Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Bahwa KAI akan mendukung atau mendorong setiap Perjuangan Warga Negara dan Partai Politik yang mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Judicial Reveiu Pasal 222 UU No.7 tahun 2017 UU tentang Pemilu, yang bertentangan dengan UUD 1945 yang sangat tidak adil secara Politik.
Dan kita berharap semoga Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan aturan Presidential Tresh Hold bertentangan dengan UU 1945.

 

 

Rls/DR

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *