Tersandung dugaan korupsi, Mantan Kadis Bina Marga Sumut dituntut 4,5 tahun penjara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan Sumut – Mantan Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga Provinsi Sumut, Muhammad Armand Effendy Pohan dituntut 4 tahun 6 bulan penjara, karena diduga  korupsi dana pemeliharaan jalan di Kabupaten Langkat sebesar Rp.2.499.769.520.

Terdakwa Effendy Pohan, juga didenda sebesar Rp100 juta, subsider 6 bulan kurungan, dan ditetapkan  membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1.070.000.000 subsider 2 tahun 3 bulan penjara.

Tuntutan pidana korupsi itu disampaikan JPU Kejari Langkat, Aron Siahaan dkk dalam sidang virtual di Ruang Cakra 2 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis (13/1/2022).

Selain itu,  tiga terdakwa lainnya dalam kasus yang sama justru dituntut lebih ringan. Terdakwa Irman Dirwansyah selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), Agussuti Nasution ST selaku PPATK dan Tengku Syahril selaku Bendahara Pengeluaran, dituntut masing-masing selama 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan.

Ketiga terdakwa tidak dibebankan membayar uang pengganti, karena telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp897 juta.

Menurut JPU, keempat terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Terdakwa Effendy Pohan belum mengembalikan kerugian negara.

“Sedangkan hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dipersidangan,” ujarnya.

Keempat terdakwa dinilai terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999  jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Usai mendengarkan tuntutan, majelis hakim diketuai Jarihat Simarmata memberikan kesempatan kepada penasihat hukum para terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan (pledoi) pada sidang pekan depan.

Perlu diketahui, para terdakwa  menyetujui pekerjaan yang tidak sesuai,  memerintahkan pembayaran tanpa melakukan pengujian dan penelitian kebenaran materiil terhadap surat pertanggungjawaban (SPJ),  melakukan pengeluaran  untuk tujuan lain, melakukan pengeluaran tanpa tanpa bukti yang lengkap dan sah.

Dari rangkai perbuatan yang merugikan keuangan negara itu, terdakwa M. Armand Effendy Pohan mendapat keuntungan  Rp.1.070.000.000, terdakwa Dirwansyah mendapat  Rp.732.274.000, Agussuti Nasution mendapat Rp.105.000.000, dan Tengku Syahril mendapat Rp 60 juta.

Hal itu diungkapkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan pada Satuan Kerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi UPT Jalan dan Jembatan Binjai TA 2020 terdapat kerugian negara Rp 1.987.935.253,.

 

Pewarta : ZH

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.