Tim Tabur intelijen Kejatisu tangkap terpidana kasus pengadaan sarana air minum Sibisa

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Toba Sumut – Tim Tangkap Buronan (Tabur) Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mengamankan terpidana DPO, Direktur PT Karya Bukit Nusantara, JP dalam perkara korupsi DAK pengadaan sarana air minum di Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017.

Kajati Sumut, IBN Wiswantanu melalui Asisten Intelijen, Dwi Setyo Budi Utomo didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum, Yos A Tarigan, DPO terpidana JP diamankan di rumah sekaligus tempat usahanya Corez Flower & Doorsmer Gang Madirsan Ujung, Tanjungmorawa, Deli Serdang, Kamis 13 Januari 2022.

Saat diamankan terpidana tidak melakukan perlawanan dan langsung dibawa ke Kejati Sumut untuk selanjutnya diserahkan ke Cabjari Toba Samosir di Porsea.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1540 K/Pid.Sus/2015 tanggal 24 Maret 2016 menerima tuntutan Jaksa, bahkan menaikkan tuntutan jaksa menjadi 5 tahun penjara dan kepada terpidana diputuskan agar membayar denda Rp200.000.000, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan badan selama 6 bulan.

Diketahui bahwa terpidana ditetapkan sebagai DPO sejak 31 Juli 2018 dan selama pelariannya, terpidana JP di Medan dan Tanjungmorawa membuka usaha doorsmeer. Sebelumnya, jaksa menuntut terpidana 4 tahun penjara dan divonis hakim Pengadilan Tipikor 1,6 tahun.
Berdasarkan berkas perkara diketahui bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sarana Air Minum di Sibisa (DAK) Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Rp1.870.000.000, terpidana JP menyerahkan (men-sub kontrak) seluruh pekerjaan kepada TS (DPO)
Bahwa dalam perkara korupsi ini, ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni DRS, GN dan AM yang sudah menjalani hukuman.

JP berhasil diamankan Tim Tabur Intelijen Kejati Sumut dan TS yang saat ini masih DPO diharapkan segera menyerahkan diri untuk menjalani putusan MA.

Kelima tersangka ini dituntut dengan Pasal 3 ayat 1 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 KUHPidana.

Diketahui bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan adalah pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai waktu dan volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak. Sehingga diketahui berdasarkan perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara Rp519.584.436,41 yang telah dibayarkan ke kas negara.

 

Pewarta : Abdi. S

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *