Alpi Sahari : Keterangan terdakwa tanpa alat bukti, bukan merupakan fakta hukum

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan Sumut – Keterangan terdakwa yang menuduhkan telah terjadinya suatu peristiwa pidana tanpa disertai dengan alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP bukan merupakan fakta hukum.

Hal itu dikatakan oleh Dr. Alpi Sahari SH.,M.Hum, pakar hukum pidana kepada awak media di Medan, Jumat (14/1/2022), ketika ditanya perihal keterangan terdakwa di persidangan yang menyebutkan Kapolresta Medan menerima bagian dari uang suap.

Keterangan terdakwa kasus pencurian dan penggelapan terhadap barang bukti perkara narkoba. Terdakwa Bripka Ricardo Siahaan menjawab pertanyaan kuasa hukumnya di persidangan PN Medan mengatakan, Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko memakai sisa uang untuk membeli motor dan keperluan lainnya.

Keterangan terdakwa bukan yang dilihatnya atau yang dialaminya, melainkan menjawab pertanyaan kuasa hukumnya.

Menurut Alpi, hal ini bukan merupakan fakta hukum namun bersifat tendensius yang berdampak pada penilaian negatif masyarakat atas kinerja Polrestabes Medan dan Polda Sumut.

“Hukum pidana kita telah meletakkan fondamen dasar (ground norm) due process of law. Keterangan terdakwa sebagai fakta hukum harus diikuti dengan alat bukti yang lain, minimal 2 alat bukti sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi,” sebut Alpi.

Keterangan terdakwa, papar Alpi, atas pengakuan orang lain yang selanjutnya dinyatakan di dalam persidangan berdasarkan asas unus testis nullus testis harus diabaikan, karena tidak memiliki nilai pembuktian.

“Keterangan terdakwa atas pertanyaan kuasa hukumnya cenderung bersifat tendensius yakni bersifat menuduhkan sesuatu tanpa didasarkan pada alat bukti yang sah, sehingga dikhawatirkan dapat menyerang kehormatan Kombes Rico Sunarko atau mencemarkan nama baiknya selaku Kapolrestabes Medan,” kata Alpi.

Lebih lanjut Alpi Sahari mengatakan, keterangan terdakwa atas pertanyaan kuasa hukum yang menuduhkan, merupakan bentuk pelanggaran hukum didalam sistem pembuktian berdasarkan prinsip nullus commodum capere potest de injuria sua propria.

“Perlu saya tambahkan dalam ketentuan Pasal 189 KUHAP menyatakan keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain,” tutupnya.

 

 

Pewarta : Sahar Siregar

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *