Polemik Alokasi Dana Kinerja, DPMP Kabupaten Lampung Barat belum ada kejelasan

MITRAPOL.com, Lampung Barat – Penyempurnaan kebijakan dalam pengalokasian Dana Desa ke Desa, salah satunya dengan pemberian Alokasi Kinerja (AK) kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik. Hal tersebut bertujuan agar desa-desa dapat bersaing secara sehat dalam memperbaiki kinerjanya.

Penilaian kinerja Desa untuk Alokasi Kinerja dalam pengalokasian Dana Desa tahun 2020 dan 2021 masih dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Ke depannya, penilaian kinerja Desa untuk penentuan Alokasi Kinerja dalam Dana Desa tahun 2022 diharapkan dapat dilakukan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemda Kab./Kota.

Perkembangan status pembangunan desa meningkatnya jumlah Desa Mandiri, meningkatnya Desa Berkembang, serta menurunnya jumlah DesaTertinggal.

Pemda Kab./Kota lebih mengetahui kondisi desa-desa di daerahnya, dan indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian kinerja desanya dapat ditambahkan sesuai dengan tujuan dan kondisi setiap daerah Maksud dan Tujuan,

MAKSUD:

Sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemda Kab./Kota untuk melakukan penilaian kinerja dan pemeringkatan Desa dalam penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022

TUJUAN:

Menjelaskan kebijakan penilaian kinerja desa, jumlah desa penerima, kriteria desa penerima, indikator penilaian kinerja, jenis dan sumber data indikator yang dibutuhkan, metode perhitungan penilaian kinerja, tata cara penilaian kinerja, dan tugas tim penilai kinerja desa dalam penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022.

Soal Kinerja, Salah Satu Peratin (Kepala Desa) Pekon (Desa) Trimulyo, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat Buchori SP, menyangkan Penilaian kinerja di Kabupaten Lampung Barat.

Pasalnya, di Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memberikan Penilaian kinerja di Setiap Pekon dan pada Tahun 2021 ada lima Pekon yang mendapat Reward dari Pemerintah salah satunya Pekon Trimulyo.

Menurutnya, perlu ada penjelasan dari PMD agar desa-desa itu diberitahukan Parameternya seperti apa, harus jelas dan terukur. Karena ini bentuk penilaian yang ada rewardnya. Artinya harus obyektif. Sehingga yang belum mendapatkan bisa lebih menerima.

Karena permasalahan ini sudah berlangsung selama 3 tahun dan masih seperti ini terus.
Reward Indek kinerja ini bukan main-main besarnya, melebihi dari lomba desa yang semua aspek dipertandingkan. sehingga jangan sampai menimbulkan polemik dan pertanyaan.

“241 juta untuk tahun ini dan 270 juta lebih untuk tahun lalu. luar biasa besarnya untuk sebuah apresiasi atas kinerja desa. saya berharap ini tepat sasaran. Sehingga akan memacu desa-desa untuk saling berlomba mendapatkan yang dibarengi dengan usaha peningkatan kinerjanya masing-masing,” ungkapnya kepada Media ini pada Sabtu, (22/01/2022).

Buchori Menambahkan,”Tahun lalu, Rata-rata desa yang mendapatkan piagam dari Bupati sebagai desa dengan pengelolaan keuangan terbaik pada HUT Lambar yang ke-30 tahun 2021, justru tidak mendapatkan alokasi kinerja. ini yang menjadi soal, parameter SPT apa yang dipakai, ?, Karena di setiap kecamatan ada 1 Pekon yang mendapatkan piagam. tapi tidak ada yang dapat Indeks kinerja,” ujarnya.

Hingga berita ini di tayangkan Tim media ini masih menggali informasi dari pihak yang berkompeten.

 

 

Pewarta: Deni Andestia/Rendi Setiawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.