Suap untuk Jabatan Sekda Tanjungbalai, Yusmada divonis 16 bulan penjara

MITRAPOL.com, Medan – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungbalai, Yusmada (53) divonis 1 tahun 4 bulan (16 bulan) penjara, denda Rp 100 juta subsider 1 bulan kurungan, karena terbukti memberi suap kepada Walikota Tanjungbalai M. Syahrial untuk mendapatkan jabatan sekda.

Putusan itu disampaikan majelis hakim diketuai Eliwarti dengan anggota Immanuel Tarigan dan Ruri Ningrum dalam sidang virtual di ruang Cakra VIII Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (24/1/2022)

” Terdakwa terbukti bersalah, melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer,” sebut majelis dalam persidangan yang dihadiri Penuntut KPK, Ami Nurgianto juga dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, DR Panca Sarjana Putra, SH, MH.

Menurut majelis hakim, terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan majelis hakim lebih ringan dibanding tuntutan KPK yang menuntut terdakwa 2 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan

Mengutip dakwaan KPK, awalnya terjadi kekosongan jabatan Sekda Tanjungbalai. Untuk mengisi kekosongan, M. Syahrial membentuk Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai.

Seleksi tersebut diikuti 8 peserta, dengan mengikuti seleksi uji kompetensi dan seleksi wawancara dan Uji Penulisan Makalah di Kantor BPSDM Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya, panitia mengeluarkan nota penetapan tiga besar Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai, yakni terdakwa Yusmada (Kadis Perkim), Ahmad Solihin NST dan Nefri Siregar.

Kemudian, 26 Agustus 2019 Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyerahkan kepada M. Syahrial untuk memilih 1 dari 3 nama calon yang terpilih untuk ditetapkan sebagai Sekda.

Kemudian 5 September 2019, Syahrial memutuskan memilih terdakwa sebagai Sekda Kota Tanjungbalai, dan memerintahkan Sajali Lubis untuk menemui terdakwa untuk menyiapkan uang Rp 500 juta. Namun terdakwa hanya sanggup Rp200 juta, dan terlebih dahulu diserahkan Rp100 juta.

Tanggal 6 September 2019, terdakwa menghubungi Sajali Lubis untuk datang ke Bank BNI Kantor Cabang Utama (KCU) Tanjungbalai. Saat bertemu, terdakwa menyerahkan bungkusan plastik hitam berisikan uang Rp100 juta untuk diserahkan kepada M Syahrial.

Kemudian bertempat di Bank Mandiri KCP Tanjungbalai Jalan Teuku Umar No.48-54 Kota Tanjungbalai, Sajali menyerahkan kepada M. Ichsan Prawira, selaku ajudan walikota, bungkusan plastik hitam berisikan uang Rp100 juta.

Selanjutnya Ichsan Prawira atas perintah Syahrial menyetorkan uang tersebut ke rekening Bank Mandiri atas nama M. Syahrial.

Lebih lanjut, 12 September 2019 bertempat di Kantor Walikota Tanjungbalai Jalan Jenderal Sudirman No.9 Kota Tanjungbalai, Terdakwa dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai oleh M. Syahrial selaku walikota.

Usai persidangan, penasehat hukum terdakwa, DR Panca Sarjana Putra SH, MH mengatakan, piki-pikir atas putusan hakim.

Menyinggung tentang JC (Justice Colaborasi) yang disampaikan majelis hakim. Panca mengatakan, hakim menilai terdakwa cukup membantu dalam menyelesaikan masalah tindak pidana tersebut.

“Terkait dengan diterimanya permohonan JC itu, kami akan bermohon agar terdakwa mendapat pembebasan bersyarat,” ujarnya.

 

Pewarta : ZH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.