Apa Khabar Kasus “Pemerkosaan” Pocut Meurah Intan yang Menyeret Nama Oknum PJU Polda Aceh..?

MITRAPOL.com, Banda Aceh – Kasus Pengrusakan hutan TAHURA yang diduga melibatkan oknum Polisi yang tak lain merupakan salah satu Pejabat Utama (PJU) di Polda Aceh, pada tahun 2021 lalu, sampai saat ini belum ada kejelasannya.

Media Mitrapol yang sebelumnya melakukan investigasi ke lokasi lahan tersebut dan membongkar kasus pengrusakan hutan Tahura Pocut Meurah Intan di Saree, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, hingga kini belum memperoleh khabar terkait perkembangan kasus tersebut.

Apakah oknum PJU Polda Aceh yang diduga telah “memperkosa” Pocut Meurah Intan di Tanah Rencong itu sudah diberikan sanksi Pidana atau sanksi disiplin atas dugaan kejahatan ilegal loging dengan menggunakan alat berat atau dibebaskan dari indikasi keterlibatannya dari kasus pengerusakkan terhadap hutan Tahura Pocut Meurah Intan.

Padahal, saat itu oknum Polisi berpangkat Kombes yang berinisial Kombes BS jebolan AKPOL 1991 khabarnya telah dipanggil dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Keamanan (DIV PROPAM) Mabes Polri akan tetapi sampai saat ini belum di proses hukum malah sudah naik jabatan dan akan mengikuti sekolah, Pendidikan kepemimpinan negara atau pendidikan Diklatpim I, koq bisa…?

Mendapatkan kenaikkan jabatan setelah diduga telah “MEMPERKOSA” beberapa hektare lahan di hutan Tahura di Sare Aceh Besar dengan alat berat, sekarang Kombes BS khabarnya akan mengikuti diklat sekolah Diklat Pim I tanpa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas kerusakkan hutan Tahura di Aceh, padahal menghukum oknum pengerusakkan hutan telah di atur di Undang undang Negara kita bahkan hukum Internasional.

Sebelumnya, Kepala UPTD Tahura Pocut Meurah Intan, Bapak Fajri, saat di wawancara oleh Media Mitrapol di kantornya daerah kawasan hutan Tahura, mengaku sempat dipanggil dan diperiksa ke Propam Polda Aceh terkait rusaknya hutan tersebut.

Sementara di sisi lain, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, Muhammad Nur, saat itu juga melakukan investigasi terkait pengaduan masyarakat terhadap dugaan pengrusakan hutan Tahura Pocut Meurah Intan.

Saat itu, Muhammad Nur mengaku komit untuk menjaga kelestarian hutan di Aceh khususnya Tahura dan hutan lindung dengan baik dari perbuatan jahat oknum yang merusak hutan dan lingkungan, Walhi juga mengaku berencana melaporkan hal itu kepada pihak yang berwewenang, baik itu ke Dinas Lingkungan Hidup maupun ke Polda Aceh, agar ditindaklanjuti nantinya sampai tuntas.

“M.Nur juga menuturkan jika Walhi sebagai lembaga pengawas akan bekerja sesuai tupoksi sesuai dengan tujuan berdirinya lembaga Walhi,” ucapnya.

M.Nur juga menghimbau semua pihak agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, sebaliknya harus mengurus izin resmi sesuai Undang Undang Kehutanan.

“Undang-Undang Kehutanan memberikan peluang kepada siapapun warga Negara Indonesia untuk mengajukan perizinan yang telah ditentukan dan diatur oleh negara, karena itu jangan melakukan pendekatan – pendekatan ilegal secara liar,” imbaunya.

Walhi juga meminta oknum yang terlibat dalam pengrusakan hutan Tahura Pocut Meurah Intan agar segera menghentikan segala aktivitas ilegal demi menjaga kelestarian hutan Aceh.
“Walhi Aceh akan mengawal kasus ini sampai tuntas ke meja hijau,” tutup Muhamad Nur, tegas.

Media Mitrapol beberapa kali sempat menghubungi oknum polisi berpangkat Kombes dengan inisial BS, yang namanya terseret-seret di tengah masyarakat, tapi tidak ada respon sama sekali bahkan Kombes BS diduga telah memblokir nomer awak Media Mitrapol saat ini sehingga Mitrapol tidak dapat melakukan konfirmasi sampai berita diunggah di Media.

Media Mitrapol telah mengangkat berita sebelumnya mengenai pengerusakkan hutan Tahura sejak Kapolda Aceh saat itu di jabat oleh Irjen Pol. Drs Wahyu Widada, M.Phil., yang juga jebolan Akpol 1991 satu angkatan dengan Kombes BS.

Lantas, sudah sampai dimana perkembangan kasus “Pemerkosaan” hutan Tahura ini?

Mantan Direktur Walhi yang saat itu berjanji mengawal kasus ini hingga ke meja hijau, saat dikonfirmasi kembali mengatakan, jika dirinya sudah tidak mengetahui lagi perkembangan kasus tersebut Karena bukan lagi sebagai Direktur Walhi.

“Saat ini sudah pemeriksaan, tapi untuk kelanjutannya saya tidak tahu lagi, yang lebih tahu itu Dinas Lingkungan Hidup dan Ditkrimsus Polda Aceh,” ujarnya, Kamis 27 Januari 2022.

M.Nur menyarankan media Mitrapol menanyakan kelanjutan kasus itu kepada pihak terkait agar lebih jelas, Ia mengaku sudah tidak punya wewenang untuk memberikan penjelasan lebih jauh, “lebih baik ditanyakan kepada yang berwewenang, kalau saya saat ini bukan lagi Direktur Walhi, jadi kurang tahu juga sudah sampai dimana kasusnya,” tutup Muhammad Nur sambil menyebut tiga sumber sebagai pihak paling mengetahui kronologis kasus tersebut.
Apakah ada kaitannya hubungan emosional satu angkatan antara Kombes BS dengan Bapak Kapolri dan ASS SDM sehingga kasus dugaan pengerusakkan hutan Tahura menjadi “dingin” di Propam Mabes Polri dan Kombes BS menjadi “AMAN”…?

Berlaku kah Penegakkan hukum berkeadilan pada angkatan Akpol 1991, apabila ada yang melakukan kesalahan dan melanggar Undang-undang…? dikarenakan saat ini Bapak Kapolri juga di jabat oleh jebolan Akpol 1991…?

Masyarakat Aceh lagi menunggu keadilan hukum dalam kasus ini, karena jika masyarakat yang melakukan kegiatan ilegal mining tersebut sudah pasti di tangkap dan di proses hukum oleh Pak Polisi.

Akankah hukum berlaku sama kepada setiap rakyat di Republik ini…?
Ntahlah…

Sampai berita ini di tayangkan Mitrapol masih menunggu konfirmasi semua pihak terkait atas pemberitaan ini.

 

Pewarta : Teuku Indra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.