Kejelasan hibah saham 7 pengusaha kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

MITRAPOL.com, Banyuwangi Jatim – Hampir sepuluh tahun sejak 2013 sampai 2022 masyarakat Banyuwangi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari 7 Pengusaha ternama memberikan saham hibah kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Dari 7 perusahaan/pengusaha ternama tersebut secara bersama-sama merupakan pemilik 100% saham di PT. Merdeka Serasi Jaya (perusahaan) selaku pemberi hibah kepada Pemkab Banyuwangi selaku penerima hibah.

Pemkab Banyuwangi pada tanggal 12 September 2013 telah mendapatkan hibah saham sebesar 10 % dari modal 100 % saham di PT. Merdeka Serasi Jaya dan hibah saham 10 % tersebut nominalnya adalah sebesar 10 milyar rupiah atau setara dengan 10 ribu lembar saham yang telah disetorkan penuh kedalam kas perusahaan oleh 7 Pengusaha ternama itu.

Hal itu terbukti Pada tanggal 10 Desember 2020 Pemkab Banyuwangi menjual 15 % sahamnya atau 171.750.000 lembar saham kepada PT. Merdeka Copper Gold Tbk (code listing DMKA) yangmana pada saat itu harga jual saham 1.755 per lembar

Dan dari hasil penjualan saham bruto sebesar Rp 301.421.250.000. selanjutnya dipotong biaya konsultan hukum termasuk pajak, PPN, PPh, perjalanan dinas, imbalan pihak ll yang menggunakan jasa PT. Bahana Sekuritas serta potongan beberapa persyaratan lainnya sebesar 3 milyar rupiah lebih sehingga total yang diterima Pemkab Banyuwangi sebesar Rp 298.078.107.249,00.

Cahyanto selaku Plt. BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah) membenarkan hal tersebut. Menurutnya angka-angka tersebut sesuai dengan perhitungan hasil penjualan sebagian kepemilikan saham milik Pemkab Banyuwangi pada PT. Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA). Kata Cahyanto saat ditemui LSM BCW (Banyuwangi Corruption Watch) di kantornya pada Senin, (07/02/2022) sekira pkl. 12.00 wib.

Cahyanto menjelaskan “Kepemilikan saham awal Pemkab Banyuwangi 10 % tersebut tidak akan terdilusi selama perusahaan tidak menjadi perusahaan terbuka (go public) prosentase kepemilikan saham Pemda Banyuwangi baru akan berubah sesuai ketentuan perundang-undangan dan praktek pasar modal jika perusahaan memutuskan untuk menjadi perusahaan terbuka (go public).” Jelas Cahyanto.

“Pada tahun 2019 perseroan melakukan penambahan modal dengan menerbitkan 215.000.000 lembar saham melalui mekanisme PMTHMETD (Penambahan Modal Tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) sementara Pemkab Banyuwangi tidak melakukan pembelian saham sehingga persentase kepemilikan saham Pemkab Banyuwangi mengalami penurunan sebesar 0,27 %.” Papar Cahyanto.

Masruri ketua LSM BCW bersama tim merasa bahwa apa yang diutarakan Cahyanto selaku Plt. BPKAD cukup jelas namun dari 8 poin yang ditanyakan ada 4 poin yang belum dapat dipenuhi salah satunya tentang batas wilayah desa-desa yang menjadi Ring satu (desa paling terdampak) akibat adanya penambangan emas di Tumpang Pitu yang terletak di desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran-Banyuwangi sebab BPKAD tidak dapat menjelaskan dan hanya mengatakan bahwa Ring satu adalah semua desa yang ada di Kecamatan Pesanggaran dan beberapa desa di Kecamatan Siliragung.

sementara Gunoto kepala desa sarongan kecamatan Pesanggaran dan juga Subali. SH Kepala Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran mereka katakan bahwa walaupun desa mereka di kecamatan Pesanggaran mereka disebut didalam setiap forum rapat sebagai desa penyangga, mana yang benar.

Masruri Ketua BCW : “dengan adanya penentuan wilayah yang simpang siur berakibat dana penjualan saham yang harus diprioritaskan kepada masyarakat yang sangat terdampak tidak mungkin maksimal. Hal ini dapat dibuktikan yaitu hasil penjualan saham Pemkab Banyuwangi pada tanggal 10 Desember 2020 sebesar 298 milyar lebih dikucurkan ke dua kecamatan hanya sebesar 11 milyar ini kurang adil,” tegas Masruri.

Rocky J. Sapulette ketua Ormas KPK INDEPENDEN (Kontrol Publik Kebijakan Independen) Kabupaten Banyuwangi yang tergabung di BCW, menjelaskan bahwa “Sebenarnya pemberian hibah 10 % dari 7 perusahaan/ pengusaha ternama tersebut yang secara bersama-sama merupakan pemilik 100% saham yang ada di PT. Merdeka Serasi Jaya (perusahaan) selaku pemberi hibah kepada Pemkab Banyuwangi merupakan prakarsa dan kesadaran mereka sendiri dalam bentuk penyetoran modal guna menerbitkan saham baru kepada Pemkab Banyuwangi dengan tujuan agar masyarakat Kabupaten Banyuwangi khususnya disekitar lokasi penambangan emas PT. BSI Bumi Suksesindo) dapat memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan proyek di daerah mereka.”

Dia berharap agar Pemkab Banyuwangi janganlah terkesan mengabaikan desa-desa yang sangat terkena dampak akibat penambangan emas di Tumpang Pitu, tutup Rocky.

 

 

Pewarta : Ferry Vantiko

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.