Parah! PT ASG Diduga Suap Kades untuk Kuasai SKT Kepemilikan Lahan

foto ilustrasi perebutan lahan kepemilikan

MITRAPOL.com, Kotamobagu – Lahan seluas 1,5 hektar bersertifikat atas nama pemilik klien kami yang tidak termasuk dalam permasalahan itu, diserobot PT ASG dan menduduki lahan tersebut

Diduga PT Aka Sinergi Group telah melakukan upaya suap kepada Sangadi Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur untuk merubah nama pemilik SKT lahan kepemilikan sebelumnya. Sabtu (19/2/2022)

Hal ini ditegaskan Ketua LSM Insan Totabuan Sehan Ambaru, SH. dan Irawan Damopolii selaku para legal yang diberikan kuasa pemilik lahan Jantje Tanisia.

Ketua LSM Insan Totabuan Sehan Ambaru SH

“Ini adalah perbuatan melawan hukum atas upaya para top Managemen PT Aka Sinergi Group untuk merubah SKT dengan tujuan menguasai lahan atau properti milik pribadi klien kami,” ungkap Sehan Ambaru.

Menurut Direktur LSM Insan Totabuan Sehan Ambaru, kasus ini sudah dilaporkan secara resmi oleh pemilik lahan atau properti namun belum ditangani secara serius oleh pihak aparat hukum.

“Berdasarkan UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria sertifikat tanah yang sah di mata hukum, Kami selaku para legal yang dikuasakan oleh pemilik properti tersebut akan membawa kerana yang lebih tinggi yakni Mabes Polri,” tegasnya.

Disamping itu juga, Kapolri pernah mengeluarkan statmennya kepada para anggota kepolisian harus bersikap netral dan tidak memihak kepada siapapun,

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan kepada seluruh personel kepolisian harus netral dan berdiri di atas semua golongan ketika menangani atau menghadapi permasalahan konflik sosial yang terjadi di masyarakat.

Menurut dia, dalam penanganan konflik sosial, jajaran Polri memiliki pedoman berupa aturan dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan Kapolri (Perkap).

Pedoman tersebut hendaklah dipatuhi, diperhatikan, dan dipelajari oleh setiap jajaran Polri untuk diterapkan dalam cara bertindak ketika menangani permasalahan di lapangan, termasuk konflik sosial.

“Semua aturan itu sudah ada di Perkap turunan dari UU. Tinggal diperhatikan, pelajari, dan melatihnya menjadi suatu kebiasaan yang bisa dilaksanakan pada saat menghadapi kegiatan-kegiatan yang ada permasalahan,” ujar Kapolri

Irawan Damopolii

Irawan Damopolii menambahkan bahwa permasalahan awal adalah penipuan oleh pihak PT Aka Sinergi Group (ASG) pada pemilik dan pendiri PT CDN di Desa Mobuya dan berujung Penguasaan secara keseluruhan termasuk Properti pribadi yang tidak masuk di ranah akuisisi saham dan perikatan ke dua belah pihak.

“Lahan sekira 1,5 hektar bersertifikat atas nama pemilik klien kami yang tidak termasuk dalam permasalahan itu, tanpa ijin karyawan PT ASG telah menyerobot dan menduduki lahan tersebut,” tandasnya.

“Mereka harus bertanggung jawab atas tindakan penyerobotan lahan milik klien kami dan pengrusakan pos penjagaan” tutupnya.

Hingga Berita ini di terbitkan PT ASG belum bisa di Konfirmasi terkait kisruh perebutan lahan di wilayahnya

 

Pewarta : Cr07

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.