Kejari Langkat Ajukan Kasasi terkait vonis bebas Kadis BMBK Sumut

MITRAPOL.com, Medan – Kejaksaan Negeri l Langkat mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terhadap vonis bebas Eks Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumut, Muhammad Armand Effendy Pohan (56) oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan.

“Kejari Langkat menghormati putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan, meskipun banyak fakta persidangan yang tidak dipertimbangakan oleh majelis hakim,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Langkat, Muttaqin Harahap SH MH kepada wartawan, Senin (21/2/ 2022)

Menurut Muttaqin, terdakwa selaku pengguna anggaran tentunya memiliki tanggung jawab penuh dalam pengelolaan anggaran yg dipimpinnya, disamping itu kewajiban dan pengawasan serta pengendalian selaku pengguna anggaran melekat penuh kepada terdakwa.

“Fakta persidangan membuktikan, terdakwa juga ada menerima uang dari kegiatan pemeliharaan tersebut, namun terkesan diabaikan oleh majelis hakim,” ujarnya.

Disamping itu, sambung Kajari, perbuatan terdakwa Pohan tidaklah berdiri sendiri karena diajukan bersama 3 terdakwa lainnya, yang mana dengan majelis hakim yang sama dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana.

“Pertimbangan-pertimbang tersebut kami nilai kurang tepat dalam penerapannya, karena itu kami mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung, ” ujar Muttaqin.

Selain itu, kata Kajari, fakta persidangan yang membuktikan, terdakwa juga ada menerima uang dari kegiatan pemeliharaan tersebut, namun terkesan diabaikan oleh majelis hakim.

“Oleh karena itu, kami Kejari Langkat mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung terkait putusan tersebut,” tegasnya.

Perlu diketahui, mantan Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sumut, Muhammad Armand Effendy Pohan (56) divonis bebas dari segala tuntutan pidana.

Namun, vonis tersebut diwarnai dengan satu dissenting opinion (perbedaan pendapat) dari hakim anggota Ibnu Kholik SH MH. Dalam putusan yang dibacakan dalam persidangan yang digelar secara virtual di ruang Cakra 2 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (21/02/2022), hakim Ibnu Kholik menyatakan, Effendy Pohan terbukti melakukan korupsi pemeliharaan jalan di Kabupaten Langkat, yang bersumber dari APBD Tahun 2020 sebesar Rp 2.499.769.520.

Sebab, hakim Ibnu Kholik berkeyakinan bahwa terdakwa Effendy Pohan terbukti ada menerima aliran dana sebesar Rp1.070.000.000.

Sebaliknya, dua hakim lainnya, Jarihat Simarmata selaku Ketua majelis hakim dan hakim anggota Syafril Batubara menyatakan terdakwa Effendy Pohan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair dan subsidair Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Langkat Mohammad Junio Ramandre.

“Menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Effendy Pohan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan dakwaan Subsider, ” kata Hakim Ketua Jarihat Simarmata.

Selain itu, dalam amar putusannya majelis hakim juga memerintahkan agar terdakwa yang ditahan di Rutan agar segera dibebaskan dan memulihkan kedudukan, harkat dan martabat terdakwa.

Putusan majelis hakim berbeda dengan tuntutan JPU yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4,5 tahun dan denda Rp100 juta subsider selama 3 bulan penjara.

Selain itu, Kejari Langkat juga membebankan terdakwa Effendy Pohan membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp 1.070.000.000, subsider 2 tahun 3 bulan penjara. (ZH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.